BBM Non Subsidi Naik, Pertamina Diminta Perkuat Peran dan Mitigasi Dampaknya

RADARDEPOK.com - Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minya (BBM) non-subsidi pada Sabtu, 18 April 2026.

Kenaikan ini dilakukan pemerintah menyusul tekanan geopolitik global yang semakin panas, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.

Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini merupakan kondisi yang sulit dihindari dalam struktur ekonomi energi saat ini.

Menurut Asep Wahyuwijaya, sebagai negara yang masih terhubung dengan pasar energi global, Indonesia tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar.

Baca Juga: Kejari dan Dinkes Kota Depok Teken Kerja Sama Pendampingan Hukum

Mengatasi hal itu, penyesuaian harga yang dilakukan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional.

Hanya saja, kata Asep Wahyuwijaya, perhatian utama harus diarahkan pada dampak kenaikan tersebut dengan mengelolanya secara tepat.

“Hal ini agar tidak membebani masyarakat kecil dan sektor produktif secara berlebihan,” kata Asep Wahyuwijaya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun sangat berharap PT Pertamina (Persero), sebagai BUMN jangan hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memperkuat perannya sebagai jangkar stabilitas energi nasional.

Baca Juga: Kelurahan Duren Seribu Cetak Hattrick Raih Penghargaan Pengumpul Minyak Jelantah Terbanyak di Depok

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab publik menjadi sangat penting,” kata politisi asal dapil Kabupaten Bogor ini.

Sebab, lanjut Asep Wahyuwijaya, kenaikan BBM non-subsidi memiliki potensi efek berantai yang luas, antara lain terhadap biaya logistik, tarif transportasi, harga jasa, serta tekanan terhadap pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.

Apabila hal ini tidak diantisipasi secara tepat akan memberikan dampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tekanan inflasi.

Untuk itu, DPR RI, khususnya Fraksi NasDem, men dorong beberapa langkah strategis, di antaranya pemerintah melalui Pertamina harus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi.