RADARDEPOK.COM-Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hasbullah Rahmad yang sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, memang secara rutin menjadikan santunan ke dalam agenda rutinnya setiap tahun.
“Tahun ini saya nyantunin anak yatim dan janda tetangga disini sekitar 47 orang, bagi biingkisan sembako 500 paket. Tahun lalu sama, kurang lebih 500 paket juga tapi kayanya tahun depan gak cukup, karena antusias warga ramai walaupun hujan. Tetap ramai alhamdulillah, dan alhamdulillah juga Ketua DPW juga datang,” jelasnya.
Hasbullah menerangkan, sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat, Dessy Ratnasari mendukung kegiatan ini, karena kebetulan acara sosial sebenarnya menjadi agenda wajib seluruh kader PAN, terutama yang duduk di legislatif. Sehingga yang diundang, kader struktur partai se-Kota Depok, lalu juga undang basis, serta rekan media.
“Kita harus berkolaborasi lah jangan ada konflik, bagaimana pun juga penentuannya di pemilihan 14 februari 2024, baru kita ngomong masalah pilkada,” tegasnya.
Persiapan Pilkada
Terkait Pilkada, Politisi kawakan PAN Kota Depok ini menyampaikan, belum ada pembicaraan dan tindakan yang serius sebab akan fokus dalam pencalonan dewan di Provinsi. Sebab Depok akan membutuhkan perwakilannya di Provinsi yang dapat membantu mengawal keuangan dan proyek-proyek.
“Saya belum melakukan survey terkait dengan pilkada Depok tapi paling tidak peta pilkada itu semakin terang pasca pileg, partai mana yang bisa bergerak sendiri, partai mana yang harus bergabung, itu akan terlihat setelah pemilu,” kata Hasbullah kepada Radar Depok.
Baca Juga: Survei CIGMARK: Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
Keberadaannya di Provinsi memang secara nyata telah berkontribusi untuk infrastruktur Kota Depok, salah satunya jalan Provinsi. Seperti Jalan Siliwangi yang belum lama ini di hotmix. Jalan Provinsi panjang 11,5 KM harus dalam kondisi mulus, artinya semua jalan provinsi yang ada di Kota Depok itu tingkat kemantapannya di atas 90 persen.
Namun, katanya, masih ada problem dalam memperjuangkan flyover atau underpasss Citayam itu karena lebih panjang jalannya Underpass dari dewi sartika, karena harus lewatin pasar, terminal, stasiun dan perlintasan sebidang.
“Problem flyover Citayam itu ada di 2 daerah, sebagian kecil masuk Depok dan sebagian besar masuk Kabupaten Bogor.
Terkait hal itu, ungkapnya, pembebasan lahannya diserahkan ke masing masing daerah, kalau pembebasannya sudah selesai baru akan berlanjut ke progres pembangunannya.
“Nah Citayam ini kan belum ada gerakan terhadap lahan yang akan dijadikan flyover atau underpass. Jadi menurut saya ya Jawa Barat tinggal menunggu apakah Kabupaten Bogor dan Kota Depok sudah mempersiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, kalau sudah ada langkah langkah pembayaran di lokasi maka kami akan mendorong untuk persiapkan anggaran flyover atau underpass,” papar Hasbullah.
Dirinya, sudah berikan planning bahwa daerah perbatasan harus diintervensi oleh Provinsi karena kalau Provinsi tidak intervensi akan selamanya Citayam krodid. Maka Citayam harus di tata baik. Misalnya, pelebaran jalan maupun kemacetan yang ada di Citayam.