Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Depok : Netralitas ASN jadi Atensi

RADARDEPOK.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok meluncurkan program pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024, di Hotel Savero Depok, Selasa (6/8). Sejumlah potensi kerawanan menjadi fokus pembahasan.

Baca Juga: Partisipasi Masyarakat untuk Program RTLH, Begini Penjelasan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono : Tingkatkan Ekonomi Warga

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah mengatakan, kerawanan di Jawa Barat ada dua instrumen yang sudah dikelola, Pertama, indeks kerawanan Pemilu ataupun yang di dalamnya ada empat dimensi.

“Yaitu dimensi untuk sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu, dimensi kontestasi, dan juga partisipasi,” terang Nuryamah kepada Radar Depok.

Baca Juga: Cek Fasilitas Kesehatan RSUD Kisa, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Senang Pasien Cuci Darah Nyaman

Nuryamah menuturkan, di Jawa Barat tahapan rawannya ada sembilan dari 11. Tahapannya, di antaranya pada tahapan pendaftaran calon. Tahapan rawan yang paling tinggi termasuk kampanye, tahapan pemungutan, sampai penghitungan suara.

“Intinya ada delapan tahapan (kerawanan) berdasar hasil olah data kami di Jawa Barat,” beber Nuryamah.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Buka Ruang Komunikasi di Medsos-nya, Keresahan hingga Pertanyaan Dipersilahkan!

Lebih lanjut, jelas Nuryamah, profesionalitas penyelenggara Pemilu juga termasuk ke dalam potensi rawan.

“Kami tidak bisa menentukan kota dengan tingkat kerawanan tinggi. Pasalnya setiap kota atau kabupaten punya karakteristik tersendiri,” tukas Nuryamah.

Anggota Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, persentase Pilkada saat ini, netralitas ASN masih menjadi fokus utama.

Baca Juga: Imam Budi Hartono Serahkan Penghargaan Kepada Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Inspiratif di Depok : Tugas Mulia

Lebih jauh, tambah Andriansyah, data pemilih juga fokus perhatian. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU dan Pemkot Depok.

“Misalnya soal penambahan penduduk yang berubah KTP, dari Jakarta ke Depok,” pungkas Andriansyah. ***