Senin, 22 Desember 2025

Muda Mudi Galau Akses Kerja hingga Pendidikan, Fraksi PKB Sarankan Solusi Kongkret untuk Pemerintah Kota Depok

- Selasa, 20 Mei 2025 | 21:17 WIB
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto akan mengawasi proses PPDB hingga izin daycare (DOKUMEN RADAR DEPOK)
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto akan mengawasi proses PPDB hingga izin daycare (DOKUMEN RADAR DEPOK)

RADARDEPOK.COM-Kegalauan generasi muda di Kota Depok turut dirasakan Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB. Bahkan ada sejumlah solusi penting yang disampaikan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto memberikan perhatian khusus atas minimnya akses kerja hingga mahalnya pendidikan.

Baca Juga: Patrick Wilson Jadi Sheriff Tangguh di Film The Hollow Point, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini!

Wakil Rakyat dari Dapil 6 Kota Depok memperingati kondisi semacam ini tak bisa dibiarkan, sehingga harus ada intervensi serius dari Pemerintah sehingga tidak menjadi bom waktu dalam bidang sosial yang membawa dampak buruk pada masa depan kota.

“Ini menjadi tantangan berat para generasi muda. Jika mereka tidak mendapatkan akses kerja yang layak, maka masa depan mereka bisa terhambat, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial,” tegasnya.

Baca Juga: Falcon Pictures Remake Film Horor Ikonik Thailand Shutter, Dibintangi Vino G. Bastian hingga Anya Geraldine!

Dengan sulitnya akses pekerjaan, Siswanto menilai generasi muda akan terancam gagal mandiri. Sebab, kondisi pengangguran di kalangan pemuda akan memicu efek domino, sulitnya hidup mandiri, menunda pembentukan keluarga, hingga meningkatnya potensi masalah sosial di tengah masyarakat.

“Kita tidak bisa anggap remeh. Jika anak muda terus terpinggirkan dari dunia kerja, maka kita sedang membiarkan krisis masa depan terjadi secara perlahan namun pasti,” tegasnya.

Pendidikan Sekolah Swasta Bikin Jerit

Baca Juga: Ada Kafe Gemes ala Dunia Ghibli di Bogor yang Nyaman untuk Nongkrong hingga WFC!

Tak hanya soal kerja, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok yang membidangi pendidikan juga melihat biaya sekolah yang mahal di swasta, khususnya Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah yang menjadi pilihan utama banyak keluarga.

“Keluhan ini datang langsung dari masyarakat di daerah pemilihan saya. Banyak orang tua yang merasa berat menyekolahkan anak-anaknya karena mahalnya biaya pendidikan di lembaga swasta berbasis keagamaan,” jelasnya.

Baca Juga: 449 Warga Bojongsari Baru Berhak Terima Bantuan Sosial

Sebagai solusi, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Depok agar segera mengalokasikan subsidi atau bantuan langsung bagi lembaga pendidikan swasta, terutama yang berbasis keagamaan.

Menurutnya, keberadaan madrasah sangat vital dalam menjaga kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak Depok.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X