Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Sediakan Fasilitas Pendidikan dan Manfaatkan Sekolah Swasta

RADARDEPOK.COM – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mendukung penuh berbagai kebijakan Pemkot Depok dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Ini dilakukan agar seluruh masyarakat Kota Depok dapat mengenyam pendidikan wajib belajar selama 13 tahun.

Ade Supriyatna menegaskan, kewajiban pemerintah dan konstitusional adalah menjamin seluruh warganya agar dapat akses pendidikan yang terjangkau, baik jarak maupun biaya yang akan dikeluarkan.

“Oleh karenanya, sarana dan prasarana pendidikan itu harus disediakan oleh Pemkot Depok baik melalui SD dan SMP Negeri maupun sekolah swasta yang berada di Kota Depok,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Rabu (18/6).

Baca Juga: HUT ke 79 Bhayangkara, Ade Firmansyah Apresiasi Kerja Keras Polres Metro Depok Jaga Keamanan Wilayah  

Menurut dia, saat ini para orang tua siswa yang ada di Kota Depok sedang berharap cemas pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), baik SD maupun SMP ataupun SMA negeri untuk mendapatkan pendidikan.

“Apakah nanti bisa diterima di sekolah negeri full pembiayaan dari pemerintah ataupun ada insentif bagi siswa yang bersekolah di swasta,” ungkap dia.

Ade Supriyatna menegaskan, mendukung putusan MK yang mengharuskan pemerintah kota untuk bisa mengratiskan sekolah bagi warganya. Sebab, ini bisa menjadi solusi terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di Kota Depok.

Baca Juga: Pradi Supriatna Puji Pemkot Depok Soal Sekolah Swasta Gratis Bagi Warga Kurang Mampu : Setiap Orang Berhak dapat Pendidikan

“Pokoknya masyarakat Depok harus wajib belajar di sekolah selama 13 tahun, tidak boleh ada yang tidak sekolah,” ucap dia.

Ade Supriyatna menjelaskan, DPRD Kota Depok juga terus mendorong agar Pemkot Depok dapat terus mengeluarkan kebijakan pemerintah yang tepat dan efektif untuk masa depan anak-anak di Kota Depok.

“Saat ini kami tidak ingin ada masyarakat Kota Depok yang tidak bersekolah, ini tentunya menjadi tugas Pemkot Depok kedepan agar bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif,” tutur dia.***