Undang Fadli Zon di Bogor Fest, Pengamat Sebut Plt Bupati Salahgunakan Kekuasaan: Gimana udah Definitif

RADARDEPOK.COM – Pengamat politik Yusfitriadi menyebut Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan sedang mempertontonkan penyalahgunaan kekuasaannya.

Menurut Yusfitriadi, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan Iwan Setiawan, merupakan fenomena yang merusak dan membuat cacat demokrasi.

Hal itu disampaikan Yusfitriadi untuk mengkritik kehadiran anggota DPR RI Fadli Zon, yang notabene politisi asal Gerindra dimana Iwan Setiawan bernaung, dalam acara Helaran Bogor Fest di Stadion Pakansari.

Baca Juga: Erick Thohir: Generasi Muda Berperan Penting Wujudkan Indonesia Bersih dan Berantas Korupsi

“Demokrasi bukan dirusak oleh siapa pun, tapi dirusak dari dalam oleh penyelenggara pemerintahan,” kata Yusfitriadi kepada Radar Depok.com pada Minggu, 27 Agustus 2023.

Yusfitriadi bahkan menyindir penyelenggara pemerintah agar tidak mengajari masyarakat Kabupaten Bogor untuk berdemokrasi sehat, beradab dan berkualitas.

“Jangan berharap, selama kepala pemerintahannya sendiri saja menyalahgunakan kekuasannya untuk kepentingan politik kekuasaan,” ketus Yusfitriadi.

Baca Juga: HP Murah Vivo Y16, Harga cuma Satu Jutaan Kualitas Kamera gak Kalah, Cocok buat Kamu yang Berkantong Tipis

Tetapi, akan lain ketika Iwan Setiawan mengundang seluruh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor.

Namun, kenyataannya yang hadir dalam acara itu, adalah Fadli Zon, meskipun kehadirannya hanya sebatas anggota DPR RI, tidak boleh ada upaya politisasi acara yang dibiayai APBD tersebut.

“Saya menyesalkan tindakan tidak terpuji Plt. Bupati Bogor tersebut. Belum jadi bupati sudah menyalahgunakan kekuasaan seperti itu. Bagaimana  kalau sudah jadi bupati definitif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Vinus itu.

Baca Juga: Angkringan Enak di Depok, bikin Kenyang, Murahnya Kebangetan

Untuk itu, Yusfitriadi meminta agar Iwan Setiawanmenjelaskan secara terbuka kepada publik terkait kehadiran Fadli Zon, dan politisasi agenda pemerintah daerah yang dibiayai APBD itu.

 “Saya meminta kepada Kemendagri untuk tidak menunjuk Plt. Bupati Bogor menjadi bupati definitif,” tegas Yusfitriadi.