RADARDEPOK.COM-Gelaran pasar murah di Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok berakhir ricuh. Warga yang mengantre sejak pagi mengaku kecewa karena tidak dapat membeli sembako bersubsidi itu.
Kericuhan pasar murah di Cipayung itu pun viral di media sosial. Warga yang didominasi dari kalangan emak-emak itu teriak-teriak menyebut nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Malam Ini di Bioskop Trans TV Ditemani Aksi Keanu Reeves dalam Film John Wick: Chapter 3 Parabellum!
Menanggapi peristiwa kericuhan itu, anggota DPRD Kota Depok, Siswanto mengaku kecewa dengan pelaksanaan pasar murah. Menurutnya, gelaran pasar murah di Kantor Kecamatan Cipayung itu tidak dikonsep secara matang oleh Pemkot Depok.
"Infonya, menggunakan sistem kupon. Tapi, warga yang datang mayoritas tidak pernah tahu dan dapat kuponnya. Jadinya ya ricuh begitu," jelasn Siswanto dalam keterangan resminya kepada Radar Depok.
Baca Juga: Cing Ikah Dorong PKK Cilodong Depok Berinovasi, Simak Ulasan Lengkapnya!
"Jika dilihat dari video yang beredar di medsos, warga tidak percaya jika sembako murah itu sudah habis. Padahal baru dibuka. Mirisnya, sembakonya diangkut menggunakan mobil di depan warga," tambah legislator PKB ini.
Siswanto pun meminta agar dinas terkait menjelaskan hal itu kepada masyarakat. Bagaimana dan apa sesungguhnya yang terjadi. "Ya, dinas harus menjelaskan. Biar hal ini tidak terulang," pintanya
Baca Juga: Guru SMA Plus Al Ashriyyah Nurul Iman Bogor dapat Pelatihan dari Dosen UNJ, Ini yang Diajarkan
"Kejadian ini di Dapil (daerah pemilihan) saya. Kasihan masyarakat. Jangan seakan-akan pasar murah ini buat ngeprank masyarakat. Bayangkan ada yang berangkat pagi demi sembako murah tapi akhirnya zonk," tandasnya.
Siswanto juga meminta agar gelaran pasar murah untuk menekan kenaikan harga sembako dikonsep lebih matang lagi. Jangan hanya ingin terlihat ramai, akan tetapi membuat masyarakat kecewa.
Baca Juga: Nongkrong Santai di Metropolitan, Warung Kopi Baru Buka di Pakansari Bogor
"Jika pasar murah ini tujuannya untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga sembako, prioritaskan warga kurang mampu. Terkait data warga prasejahtera kan ada di Dinsos," tutur Ketua Fraksi PKB ini.***