RADARDEPOK.COM – Sosialisasi Komisi (Soskom) A DPRD Kota Depok berlangsung interaktif di Jalan Mangga Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Selasa (14/10).
Wakil Ketua DPRD Depok, Yuni Indriany yang mensosialisasikan fungsinya sebagai koordinator Komisi A menitikberatkan pada keberadaan posyandu di sekitaran lokasi tersebut.
Kepada Radar Depok, Yuni Indriany mengatakan, sebagai koordinator di Komisi A yang membidangi pemerintahan, Diskominfo, BKPSDM kemudian ada BPN.
Baca Juga: Hasbullah Rahmad Awasi Pembangunan Jawa Barat di Kota Depok Terkait Ruang Kelas Baru Sekolah Negeri
Di bidang pemerintahan sekalian merealisasikan aspirasinya, soskom kali ini turut mengundang dari Dinas Kesehatan dan Diskominfo. Dinas Kesehatan untuk memberikan ilmu terkait realisasi tatacara proses laporan, penggunaan hingga pencairan.
“Kami kan sebatas menganggarkan, eksekusinya dari dinas terkait. Makanya daripada nanti satu-satu nanya, jadi saya kumpulkan tentang kegunaan pentingnya posyandu,” ungkap Yuni selepas acara Soskom Komisi A DPRD Depok.
Menurut Yuni, saat pendataan atau laporan tentunya kader membutuhkan laptop. Namun, ketika ditanya hampir seluruh posyandu belum punya laptop. Berdasarkan ajuannya sebanyak 27 laptop untuk Sawangan, Bojongsari dan Cipayung berdasarkan informasi baru 9 laptop yang disediakan.
Baca Juga: Anggota DPRD Depok Ubaidilah Tampung Keluhan Warga Puri Cinere Soal Banjir di Depan Cinere Mall
“Jelas ini jauh dari ekspetasi saya. Nanti saya akan tanyakan lagi terkait sisa laptop yang belum. Inikan masuk dalam aspirasi saya, pemerintah mesti support. Bukan unutk pribadi loh,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara, insentif untuk posyandu Pak Walikota Depok sudah menyampaikan. Untuk insentif kader itu per 15 orang per tahun itu Rp15 juta.
Jadi, Rp1 juta per tahun untuk per kader. Kader posyandu disini cukup kreatif, hanya saja belum memiliki gedung posyandu. Saat soskom, Yuni meminta para kader membuat proposal agar diajukan pada 2026 kemudian baru direalisaiskan pada 2027.
Baca Juga: Ketua DPRD Ade Supriyatna Tinjau Pelebaran Kali Kompeni Cimanggis Depok : Bisa Tanggulangi Banjir
“Ini bisa masuk aspirasi. Tadi ada 4 atau 5 posyandu yang belum punya bangunan. Lahannya sudah ada tapi bangunannya belum. Nah, ini bisa juga masuk di anggaran RW Rp300 juta,” tegas dia.
Upaya ini fasilitas ini, lanjut Yuni, sebagai 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di posyandu. Pentingnya anggaran untuk mendukung pemberdayaan kader Posyandu. Menurutnya, semakin berdaya masyarakat, maka beban pemerintah akan semakin ringan.
Posyandu ujung tombak pemberdayaan masyarakat, semakin kuat kadernya, semakin ringan tugas pemerintah dan perlu dukungan anggaran. "Kami di DPRD mendorong agar alokasi anggaran untuk operasional, insentif kader, hingga makanan tambahan bisa ditingkatkan," ucapnya.