RADARDEPOK.COM – Proyek pembangunan Flyover Jalan Margonda – Jalan Juanda, mendapat lampu hijau untuk terealisasi pada 2026. semua fraksi di DPRD Kota Depok sudah menyetujui dalam hasil pembahasan RAPBD 2026.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, meski pembahasan sempat alot, tapi semua pimpinan, fraksi, dan Badan Anggaran akhirnye menemui kata sepakat.
"Flyover Margonda sudah sepakat semua, termasuk semua fraksi yang ada di DPRD. Pembangunan Flyover Margonda akan segera direalisasikan," ungkap Hamzah kepada Radar Depok, Senin (24/11).
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany, juga membenarkan hal tersebut.
“Sesuai yang sudah direncanakan. Semua berjalan dengan aman dan lancar. RAPBD kita terkait dengan flyover dan lain sebagainya siap dilaksanakan,” terang Legislator PDI Perjuangan itu.
Flyover Margonda membentang sepanjang sepanjang 460 meter dengan sistem dua arah menggunakan jalur cepat di Jalan Margonda. Flyover ini dibangun dari area restoran Spesial Sambal sampai Toyota yang dekat Depok Town Square.
Baca Juga: Ketua Komisi B Hamzah pastikan BBM di Kota Depok Aman : Takaran Baik, Tak Ada Campuran
Selain di Jalan Margonda, flyover tersebut juga dibangun dari Jalan uanda menuju Jalan Margonda sepanjang 300 meter. Biaya pembangunannya diperkiran menelan dana Rp275 miliar, yang sumbernya menggunakan pinjaman daerah.
Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, untuk pembangunan flyover Margonda-Juanda, mekanismenya diawali dari perencanaan untuk mengindentifikasi terkait dengan ruas jalan atau titik simpang kemacetan lalu lintas.
“Di dalam program unggulan, juga ada penataan kemacetan lalu lintas dan transportasi terintegrasi. Banyak sekali titik-titik kemacetan kita. Maka, Jalan Margonda itu level of service nya itu di grade E hampir stuck, apalagi kalau weekend,” jelas Dadang Wihana.
Oleh karena itu, sambung Dadang, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan adalah di simpang Juanda, opsinya dengan meningkatkan kapasitas jalan dengan pembangunan flyover.
“Kajian teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) terkait dengan alternatif-alternatif flyover, sehingga muncullah opsi membangun flyover utara-selatan dan satu kaki flyover ke Jalan Juanda. Itu untuk mereduksi kemacetan,” beber Dadang.
“Lalu selanjutnya, dari sisi pembiayaan dilakukan kajian awal oleh Dinas PUPR dengan konstruksi flyover, itu kajian awalnya munculah angka. Sehingga itulah yang dijadikan rujukan awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Berkaitan dengan sumber anggaran, Dadang mengungkapkan, banyak alternatif pembiayaan pendanaan kreatif yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Bisa oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), atau melalui pinjaman daerah.
“Melihat pengalaman dari banyak daerah seperti Surabaya, Badung Bali, Kabupaten Tasik, dan beberapa kabupaten/kota yang saat ini menggunakan mekanisme pinjaman daerah untuk infrastruktur, artinya kita juga bisa melalui pinjaman daerah,” kata Dadang.