“Perempuan dalam berpolitik belum dapat tempat layak. Mereka belum dipandang sejajar dengan lelaki,” lanjut dia.
Kurangnya kaderisasi perempuan juga menjadi salah satu faktor kata Efriza. Perempuan saat ini hanya untuk memenuhi keterwakilan 30 persen yang ada pada Undang Undang 7 Tahun 2017.
Namun, kata Efriza, ada satu faktor yang mungkin dapat membantu perempuan untuk berhasil menduduki kursi kepala daerah, umumnya karena politik dinasti.
“Kalau bukan dinasty saya rasa perempuan sulit untuk menembus kursi kepala daerah,” tegas dia.
Terdapat beberapa contoh di Indonesia perempuan yang berhasil menjabat sebagai kepala daerah karena berasal dari keluarga politik yang kuat. Namun, hal ini menimbulkan polemik karena dapat menutup ruang kandidat yang lebih berkualitas, terlebih jika politik dinasti itu cenderung korup tidak transparan. (mg6)