KPK Enggan Tanggapi Usulan Semua Capres dan Cawapres Diperiksa 

RADARDEPOK.COM - KPK tidak ingin memenuhi usulan pemanggilan capres dan cawapres untuk diperiksa. Sebab, setiap pemanggilan dan pemeriksaan seseorang harus jelas proses dan ditemukan indikasi.

Bukan sekadar panggil memanggil. Komisi antirasuah itu tidak ingin menanggapi persoalan politik. Di panggilnya Muhaimin Iskandar oleh KPK sebagai saksi dugaan korupsi sistem proteksi TKI pada Kamis (7/9) menimbulkan sejumlah keriuahan.

Salah satunya beberapa pihak yang menduga KPK bermain politik dalam pemeriksaan itu. Usulan pun muncul, salah satunya politisi Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta KPK memeriksa seluruh capres dan cawapres. 

Baca Juga: Olah TKP Jasad Ibu dan Anak Tinggal Kerangka di Depok, Polisi Temukan Bukti Pembayaran- Beberapa Catatan

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri merespon soal usulan itu. Menurutnya, siapaun bebas berpokir dan berpendapat. "Namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik. Karena itu bukan tugas pokok dan fungsi KPK," ucapnya. 

Sebab, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat, bila penegak hukum tiba-tiba melalukab pemeriksaan atau pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sebelumnya dilalui. 

Dia menjelaskan, pemanggilan dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya. Yaitu karena KPK sedang selesaikan proses penyidikan tiga orang tersangka.

Baca Juga: Hadapi Polusi Udara di Depok, Begini Anjuran Spesialis UI Guna Minimalkan Risiko

Yang telah dimulai sejak Juli lalu. Atas duhaan korupsi sistem proteksi TKI. "Yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," terangnya. 

Ali juga menyebut, walaupun kejadian perkaranya tahun 2012, namun baru diterima laporan masyarakat. Yang kemudian naik ke penyelidikan kasus oleh KPK. "Sehingga ini pun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," paparnya. 

Ide politisi Nasdem Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa seluruh pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mendapat respon beragam. PDIP, termasuk yang mendukung.

Baca Juga: Misteri Surat Berbahasa Inggris: Tragedi di Depok, Apakah Ini Bunuh Diri atau Pembunuhan?

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, segala upaya menegakkan integritas perlu didukung. "PDI Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut," ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, upaya penegakkan hukum harus dilakukan dengan menjunjung prinsip independensi.

Bahkan, tak hanya KPK, Hasto juga menilai institusi penegak hukum lainnya bisa ikut berupaya memastikan integritas bacapres. Yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian. "Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi," tuturnya.