Konflik Global, Harga Pangan Melonjak

RADARDEPOK.COM - Kemarin di Istana Negara digelar rapat terbatas terkait dengan stabilisasi bahan pangan. Seusai ratas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan bahwa konflik global menyebabkan beberapa bahan pangan melonjak.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas itu tidak spesifik menyebut konflik Hamas-Israel atau Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga bahan pangan naik.

“Kami memang tidak mau spesifik sebut Palestina-Israel. Tapi ya global, konflik-konflik itu memang disebut,” katanya. 

Baca Juga: Sama-sama Tahap Penyidikan : KPK Gandeng PPATK, Kapolri Turunkan Tim Asisten Mabes Polri

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan stok beras lebih dari cukup. Belakangan harga beras disebutkan naik.

Di beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat, harga beras mulai turun. “Tadi diputuskan kalau diperlukan kita beli, pada waktu diperlukan baru impor,” ujarnya. 

Selanjutnya untuk komoditas jagung, diakui naik. Terutaka di harga peternak. Pemerintah juga berencana untuk mengimpor jagung industri sejumlaj 250 ribu ton. “Untuk pertenakan ya, bukan konsumsi,” ucap Zulhas.

Baca Juga: Ada Kesamaan dengan Perang 1973, tapi Tak Akan Ada Embargo

Selain itu yang juga diketahui naik harganya adalah gula. Sebab realisasi impor baru 30 persen.

“Ini karena harga yang ditentukan Bapanas (Badan Pangan Nasional) lebih rendah. (Dari Bapanas) kan Rp 12.500, mereka belinya Rp 13.000,” ungkapnya. Inilah yang membuat pengimpor menunggu.

Terpisah, pemerintah memitigasi risiko dampak El-Nino dengan melakukan penyesuaian aturan bagi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan percepatan realisasi Kredit Usaha Alsintan (KUA).

Baca Juga: Rempang dalam Editorial (3) : Lereng Bukit yang Masih Minus

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi sebesar 55,46 persen dengan sektor terbesar yang dibiayai yakni sektor pertanian sebesar 30,4 persen.

Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi dampak El-Nino yang memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.

’’Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman sampai Rp100 juta,’’ kata Airlangga.