Ini Cerita Dibalik Penerapan Pengobatan Gratis pakai KTP di Kota Depok

RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kota Depok saat ini telah melakukan program kesehatan secara gratis hanya cukup menunjukan KTP. Namun ternyata penerapan ini membuat Kartu Indonesia Sehat (KIS) beberapa masyarakat harus non aktif. Belum lagi, di sejumlah puskesmas masih dikenakan biaya padahal warga Depok.

Berdasarkan pantauan Radar Depok di beberapa puskesmas yang ada di Depok, saat ini pasien yang berobat masih dikenakan biaya. Salah satu orang tua pasien berinisial YH mengatakan masih membayar untuk berobat di Puskesmas Sukmajaya.

Baca Juga: Di Sentul Bogor Ada Tempat Menginap dengan Kolam Pemandian Air Panas Alami, Kapasitas Hingga 4 Orang, Pas Banget Buat Liburan

"Kalau pagi itu Rp 10 ribu kalau siang Rp 15 ribu, karena saya datengnya siang jadi bayar Rp 15 ribu," ujar YH.

Lalu, warga Kecamatan Beji, Syaiful Anwar. Dirinya mengatakan KIS milik salah satu keluarganya non aktif. Hal ini membuatnya heran karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi. "Kemarin mertua saya juga kena, tiba tiba non aktif," ujar Syaiful.

Ketika Radar Depok mendatangi Puskesmas Sukmajaya, staf farmasi mengatakan kepala Puskesmas tidak ada ditempat dan wakil kepala sedang rapat, pihak manajemen juga tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan.

“Untuk sekarang sedang rapat, kalau saya ga berwenang menjawab. Pihak manajemen juga tidak bisa menjawab,” kata staf tersebut.

Selanjutnya di Puskesmas Ratu Jaya, Radar Depok bertemu oleh bagian informasi, dia mengatakan kepala puskesmas juga tidak ada di tempat karena sedang rapat di Dinas Kesehatan. “Kepala puskesmas tidak ada ditempat, sedang rapat di Dinkes,” tegas dia.

Baca Juga: Glamping Murah di Puncak ini Cuma Rp900 Ribuan aja, Viewnya Gunung Gede dan Pangrango, Rekomen banget buat Malam Tahun Baruan

Dalam menerapkan, berobat gratis bagi warga Depok cukup pakai KTP, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp112,8 miliar untuk melayani 237 ribu warga Depok. Pernyataan ini diungkapkan Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono.

Kata Imam Budi Hartono, hal itu dilandasi Kota Depok yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 1 Desember 2023.

Saat ini, setiap warga Depok berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, baik yang belum punya BPJS maupun yang sudah memiliki.

"Yang punya tunggakan BPJS tetap dilayani di Puskesmas. Tarif Puskesmas juga  sudah tidak berlaku, kecuali untuk warga di luar Depok. Makanya warga Depok kalau sudah tinggal di Depok, ayo ubah KTP jadi KTP Depok agar pelayanan kesehatannya gratis hanya pakai KTP," ungkap Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Kamis (7/12).

Menurut Imam Budi Hartono, terdapat tiga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yakni Rumah Sakit Puri Cinere, Rumah Sakit Anak Bangsa. dan Rumah Sakit Brawijaya. Sehingga, rumah sakit itu belum dapat melayani kesehatan masyarakat Kota Depok hanya dengan KTP.

Baca Juga: Tapos Masuk Sebagai Kecamatan Terinovatif di Depok, Begini Ceritanya