Bukti Depok Toleran! Imam-Ririn Sebut Perbaiki 500 Rumah Ibadah, Indeks Kerukunan 73,4 Persen dan Indeks Konflik Sosial 49,84 Persen

RADARDEPOK.COM – Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor 1, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq menanggapi serius soal adanya pertanyaan Depok intoleran.

Dalam debat, Ririn Farabi Arafiq menegaskan, tidak benar bahwa Kota Depok adalah kota intoleran. Karena Depok adalah kota yang beragam dan mencintai kebhinekaan dan perdamaian.

Untuk itu sudah ada program-program yang ditujukan tidak hanya untuk satu golongan tentunya untuk semua golongan bagi para pemuka agama seperti ustaz, ustazah, pendeta maupun pembimbing rohani di berbagai agama.

Baca Juga: Bukan Perubahan, tapi Imam Sebut Meniru! Imam-Ririn Sudah Beberkan Cara Sinergikan Aglomerasi dengan Depok Sampai Dampak Negatifnya

“Sudah ada 500 lebih hibah yang diberikan untuk perbaikan rumah ibadah. Tidak hanya masjid taklim, gereja dan rumah peribadatan lainnya. Sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan antar umat beragama dan dilaksanakan rutin seperti jambore kebangsaan karena lintas agama dan masih banyak lagi,” jelas Ririn Farabi Arafiq.

Menurut Ririn Farabi Arafiq, harus mencintai yang namanya keberagaman dan kedamaian setiap kegiatan keagamaan tentu akan didukung dan tidak pernah ada pelarangan dalam kerja setiap kegiatan keagamaan. Bahkan, rumah ibadah untuk IMB-nya diberikan gratis untuk pengurusannya.

Calon Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono menjelaskan, bukan indeks toleransi tapi indeks kerukunan umat beragama yang diambil dari Kementerian Agama. Nilai dari Kota Depok tahun 2023 adalah 73,4 persen dan merupakan kategori tinggi sebagai indeks kerukunan umat beragama.

Baca Juga: Terima Aduan Warga Depok, Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq Luncurkan Aplikasi Lapor Pak Wali

“Kami juga memiliki indeks konflik sosial 2023 sebesar 49,84 persen dengan kategori relatif aman oleh LK3P UI,” tegas Imam Budi Hartono.  

Imam Budi Hartono menyebut, lembaga apapun bisa membuat nilai tetapi yang benar membuat nilai adalah lembaga pemerintah. Contoh seperti BPS badan pusat statistik yang memberikan data-data yang akurat dan juga berkualitas yang memang disetujui oleh negara.

“Kota Depok bukan merupakan kota intoleran kami punya sahabat-sahabat kami dari berbagai agama. Kami punya Ketua PGI pendeta Rolan kami punya Pendeta Niko, dan semua unsur-unsur dari FKUB mereka menyatakan tidak benar bahwa Depok sebagai kota intoleran. Lembaga nasional yang kami yakini Kementerian Agama,” tegas Imam Budi Hartono.***