Rencana APBD Depok 2026, Janji Kampanye jadi Prioritas : Ini Kata Walikota Supian Suri

RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan fokus pada penyelesaian janji kampanye Walikota Supian Suri dan Wakil Walikota Chandra Rahmansyah.

Meski prosesnya masih panjang, arah kebijakan akan tetap mengutamakan sektor prioritas seperti penanganan kemacetan dan peningkatan sarana pendidikan.

Walikota Depok, Supian Suri menjelaskan, proses penyusunan APBD 2026 masih dalam tahap awal dan pemerintah kota masih mengacu pada pola anggaran tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu kepastian dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Baca Juga: 7.137 Pegawai Pemkot Terdata PPPK Paruh Waktu, Ini Rinciannya

“Prosesnya masih panjang. Kami masih lihat dukungan pusat, dukungan provinsi. Jadi kita masih coba susun sama seperti anggaran tahun sebelumnya, Insya Allah,” jelas Supian Suri kepada Radar Depok, Rabu (10/9).

Supian Suri menegaskan, fokus anggaran akan diarahkan pada penyelesaian janji kampanye yang menjadi komitmen pemerintahannya. Beberapa program prioritas antara lain penanganan kemacetan di kawasan Sawangan serta penyediaan sarana pendidikan yang memadai bagi masyarakat.

“Prioritasnya untuk menyelesaikan janji kampanye, kemudian program kemacetan lalu lintas di Sawangan, dan beberapa sarana pendidikan akan kita penuhi,” ujar Supian Suri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna menyatakan, pembahasan APBD 2026 dijadwalkan dimulai pada pekan ketiga September 2025. Proses pembahasan akan diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Baca Juga: Pasca Atap Ambruk, 252 Siswa SMKN 1 Cileungsi Bogor Belajar di Tenda dan Masjid : Satu Korban Masih Dirawat di RSUD Ciawi

“Belum dibahas, rencananya mulai pekan ketiga September. Kita mulai dari KUA PPAS dulu,” kata Ade.

Ade menyampaikan, APBD Perubahan 2025 yang saat ini, sudah menyesuaikan dengan arahan kebijakan pemerintahan walikota yang baru, sebagai bagian dari transisi setelah pelantikan Supian Suri.

“Dari APBD perubahan 2025 pun sudah APBD wali yang baru,” tandas Ade. ***