Siswanto Nilai RSSG Bukti Nyata Pendidikan yang Berkeadilan dan Inklusif, Tapi ada Evaluasi Penting!

RADARDEPOK.COM-Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis menjadi bukti Pemerintah bersama DPRD Kota Depok mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi keberlangsungan pendidikan merata.

Pernyataan ini ditegaskan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto saat diwawancara Radar Depok, Senin (27/10/2025).

“Asa kita itu tercipta pendidikan yang inklusi, ada pemerataan dalam perhatian dalam lembaga-lembaga pendidikan di Kota Depok,” jelasnya.

Baca Juga: Hormati Perjuangan Ulama dan Umaro, Kelurahan Pondok Petir Depok Ziarah dan Doa Bersama ke Makam Tokoh Agama

Pemerataan pendidikan terbukti dengan tidak adanya rebutan bangku sekolah di sekolah negeri, karena apa, kata Siswanto standar sekolah di swasta juga telah berkualitas. Terlebih pemkot Depok memberikan biaya gratis bagi seluruh para siswa.

“Program ini adalah awalan yang sangat positif dilakukan pak Walikota Supian Suri, karena arahnya menciptakan pendidikan yang inklusi dan merata bagi seluruh warga Kota Depok,” tegas Siswanto.

Baca Juga: Naik Level! Remaja Masjid di Depok Belajar AI, Public Speaking, dan Creative Funding

Pria yang Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok ini sangat mendorong program ini harus sukses secara maksimal sehingga tercipta pendidikan yang berazas keadilan.

Meski dalam program ini, dari target tiga ribu siswa yang digratiskan tapi realisasinya 2.512 siswa. Namun itu ada hal yang wajar, justru bagus. Mengingat program ini berjalan dengan waktu yang mendesak tapi hasilnya patut diacungi jempol.

Baca Juga: Tahta dan Air Mata Drama Musikal Adaptasi Karya Shakespeare Warnai Bulan Bahasa dan Sastra 2025 di Unindra

Pemerintah Kota Depok menanggung biaya pendidikan siswa, dengan alokasi anggaran per siswa sekitar Rp250.000 per bulan atau Rp3 juta per tahun.

Dalam memaksimalkan program tersebut, Siswanto bersama Komisi D serta Disdik Kota Depok akan melakukan sejumlah evaluasi penting dalam memaksimalkan program RSSG di masa mendatang.

Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025

Pertama, soal sarana dan prasaran sekolah swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. Kedua, honor bagi tenaga pendidik yang masih berstatus honorer di sekolah swasta tersebut. Ketiga, melakukan sosialisasi secara masif demi memaksimalkan progra RSSG ini.

Siswanto juga membeberkan, jika intervensi anggaran pemerintah dalam sarana dan prasarana sekolah swasta hingga menambah honor bagi guru honorer tidak mengganggu kebutuhan pembiayaan program RSSG ini.