Anggota DPRD Nuryuliani Desak Pemkot Depok Terapkan Jalur Utilitas Terpadu : Sanksi Tegas Kepada Kontraktor

RADARDEPOK.COM — Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Nuryuliani, menyoroti semrawutnya penataan galian utilitas yang kembali memicu keluhan masyarakat, terutama bagi para pengendara atau pengguna jalan.

Nuryuliani menilai Pemkot Depok belum maksimal dalam mengendalikan pekerjaan galian yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari PDAM, penyedia internet, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Menurutnya, galian yang dikerjakan saat ini membuat jalan-jalan di Depok menjadi rusak. Bahkan, banyak bekas galian ditutup tidak bahkan terkesan asal dan tidak dipadatkan sesuai standar. Kondisi ini tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Setiap tahun masalahnya sama. Galian selesai, tapi perapiannya tidak benar. Ini terjadi karena pengawasan Pemkot terhadap kontraktor masih lemah,” kata Nuryuliani kepada Radar Depok, Senin (17/11).

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Depok Nuryuliani Dorong Anak Muda Tapos Berkreasi Positif : CapCut jadi Media Dakwah Digital

Dengan adanya hal ini, lanjut Nuryuliani, membuat insiden mobil yang ambles di Jalan Margonda beberapa waktu lalu. Kejadian itu disebutnya sebagai bukti nyata bahwa penanganan galian di Depok tidak berjalan profesional.

“Kalau pengawasan dilakukan serius, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Ini bukan musibah, tapi akibat dari pekerjaan yang tidak dilakukan dengan standar,” tegas dia.

Legislator PKS ini kembali mendorong Pemkot Depok untuk segera menerapkan jalur utilitas terpadu, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Utilitas Terpadu, yang mengatur perencanaan, penataan, dan pengelolaan jaringan utilitas di Kota Depok agar tertata dengan baik dan ramah lingkungan.

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, sarana jaringan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Perda ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat melalui penyelenggaraan jaringan utilitas yang terpadu dan berkelanjutan. sehingga seluruh jaringan, mulai dari PDAM, kabel optik, hingga drainase berada dalam satu koridor khusus. Dengan begitu, perawatan di kemudian hari tidak lagi memerlukan galian berulang.

Baca Juga: Hj Nuryuliani Dorong Pemkot Rekonstruksi SDN Tapos 5

“Sudah saatnya Pemkot punya sistem yang jelas. Jangan lagi penataan kota hanya tambal sulam,” ucapnya.

Wakil rakyat Dapil Cilodong-Tapos itu juga meminta Pemkot memperketat pengawasan di lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi.

“Masyarakat jangan terus jadi korban dari penataan yang tidak profesional. Depok butuh pembenahan total, bukan janji perbaikan tiap tahun,” tutur dia. ***