Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono : Rayakan HLUN di Alun-alun
“Iya, setelah Pileg kami bakal lebih All Out untuk memenangkan pilkada,” tutur dia.
Majunya Kaesang pada pilkada 2024 mencuri perhatian dari pengamat politik. Sebab keluarga Presiden ke-7 Indonesia ini sudah memiliki dua wakil yang memimpin suatu daerah, Bobby Nasution Walikota Medan, Gibran Rakabuming Walikota Surakarta. Berkaca dari itu pengamat politik melihat adanya indikasi dinasti poitik gaya baru.
Pengamat politik, Ubedilah Badrun mengatakan, terjunnya putra bungsu Jokowi di Pilkada Depok salah satu bentuk dinasti politik gaya baru.
Baca Juga: Pilkada Depok 2024 : PKS Klaim IBH Masih Terpopuler, PDIP Tunggu Pusat Usung Kaesang
Praktik dinasti politik gaya baru itu bersembunyi dibalik politik elektoral. Tetapi motif sesungguhnya adalah membangun dinasti politik. Agar keturunannya terus berkuasa dan menguasai sumber daya untuk kelangsungan kekuasaan diri dan keluarganya.
Dinasti politik menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan dalam dunia poltik Indonesia. Ubedilah melihat ini terjadi karena adanya kecenderungan keluarga politisi untuk mempertahankan kekuasaanya dengan meneruskan kepada keluarganya.
“Saya cermati itu langkah yang melengkapi kesimpulan bahwa keluarga Jokowi ini diam-diam rakus kekuasaan. Dalam terminologi politik itu bisa disebut sebagai upaya membangun dinasti politik gaya baru yang mengabaikan hal etis di dalam politik,” ungkap dia kepada Harian Radar Depok, Selasa (13/6).
Baca Juga: Radar Depok Menelisik Kampung Baduy Mualaf di Kabupaten Lebak, Banten
Aktivis dan pengamat politik ini melanjutkan, memang majunya Kaesang pada pilkada 2024 tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun, dia menilai ini menjadi langkah wajah buruk kekuasaan di Indonesia.
“Jika Kaesang mau maju Pilwalkot Depok itu tidak melanggar Undang-Undang. Tapi yang terjadi adalah politik aji mumpung, yaitu praktek politik yang dilakukan mumpung semua sumber daya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaanya,” lanjut dia.
Disisi lain, alumni FISIP UI ini melihat Kaesang hanya memantau respon masyarakat Depok seperti apa. Sebab yang mendorong Kaesang sebagai Walikota Depok hanyalah PSI.
Baca Juga: Sekda Depok : SAB Spesial Upaya Pemkot Perkuat Ketahanan Keluarga
“PSI yang secara nasional hanya mendapat suara 1,89 % dan di Depok hanya mendapat suara 3,72 %. Tidak mungkin untuk bisa mencalonkan cawalkot karena perlu dukungan partai lain agar mencapai 20 %.” Tegas dia. (***)
Jurnalis : Fauzan Rasyid, Andika Eka
Artikel Terkait
Perempuan Kelurahan Sawangan Depok Diajarkan Cantik
Program JKN Sangat Membantu, Indra Andhitama: BPJS Kesehatan Harus Tetap Ada
5 Klaster Hak Anak di RW16 Kelurahan Tapos Depok Terus Dioptimalkan
Tegas, Kasatpol PP Depok Minta Anggota Disiplin
Panji: Aplikasi Mobile JKN Berikan Banyak Manfaat kepada Peserta