Ombudsman Puji Pelayanan Publik Pemkot Depok

RADARDEPOK.COM - Kota Depok berhasil masuk kategori zona hijau, dan meraih predikat kualitas tertinggi kepatuhan pelayanan publik tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, dengan nilai 94,74.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Suprian Suri, menjelaskan, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Depok, pada Agustus sampai November 2022, dengan mengarah kepada tujuh unit layanan.

Beberapa layanan yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Depok.

"Penghargaan ini tidak lepas dari arahan Wali Kota Depok agar seluruh perangkat daerah berkomitmen dan berupaya melakukan reformasi bidang layanan publik," jelas Suprian Suri, Selasa (4/7).

 Baca Juga: Sewu Dino: Teror Mistis dalam Rumah Majikan, Temukan Link Streaming HD Aman Tanpa Iklan di Sini

Suprian Suri juga mengungkapkan, nilai kepatuhan pelayanan publik Kota Depok pada 2021 adalah 70,07, berada di zona kuning, dan saat tahun 2022 melesat naik ke zona hijau.

Lanjutnya, Pemkot Kota Depok melakukan beberapa upaya seperti, melakukan pembinaan bersama antara Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat serta Dinas Komunikasi dan Informatika kepada perangkat daerah layanan atau unit pengelola layanan.

Pemkot Kota Depok juga berupaya melakukan pembinaan kompetensi SDM seperti capacity building, monev bersama tim dan lintas perangkat daerah. Lalu memantau layanan elektronik melalui web atau medos dari unit pengelola layanan, melakukan survei kepuasaan secara elektrik dan evaluasi oleh masing-masing unit layanan, dan menyiapkan evaluator internal melibatkan Inspektorat Daerah.

"Kami juga berupaya meningkatkan pelayanan publik, juga melakukan kebijakan profesional SDM, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi, dan inovasi," ujar Suprian Suri.