PPDB Sistem Zonasi di Depok Banyak Kelemahan, Nuroji : Praktek Titipan Merusak

RADARDEPOK.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meninggalkan segudang masalah. Sistem zonasi menjadi salah satunya. Banyak masyarakat yang coba mengakali aturan ini, dengan cara menitip Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga: PLN UP3 Depok Lakukan Penyalaan Pasang Baru di PT Indo Berlian Cemerlang

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, tak menampik adanya praktek ini. Ia menerangan, sistem zonasi ini sebenarnya sudah dievaluasi berkali-kali. Tapi sampai saat ini masih ada celah ketidakadilan dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Begini Cara Caleg PKB Depok Dapil 2, Fahmi Khaidir Edukasi Pemilih

"Sebenarnya sistem zonasi juga dibuat karena sempat ada unjuk rasa masyarakat yang rumahnya dekat dengan sekolah, tapi tidak bisa masuk sekolah,” terang Nuroji kepada Radar Depok.

Nuroji mengatakan, untuk yang warga mampu jangan malah membeli kursi di sekolah negeri. Itu akan merusak sistem. Sistem zonasi sebetulnya sudah bagus, hanya saja praktek di lapangan banyak diganggu oleh oknum yang bertanggungjawab.

Baca Juga: Timnas Putri Indonesia Terhenti di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Dikalahkan Thailand 1-7

Memang, Nuroji menerangkan, ada jalur khusus untuk masuk sekolah. Namanya jalur afirmasi. Tentu kuotanya terbatas, untuk anak kurang mampu, anak yatim, dan anak berprestasi. "Afirmasi itu pengecualian,” terang Nuroji.

Lebih lanjut, sambung Nuroji, jadi kalau tidak bisa masuk dari zonasi bisa juga masuk dari jalur prestasi. Masih dari sistem afirmasi.

Baca Juga: Viral Atlet MMA Lumpuhkan Pengemudi Ugal-ugalan di Tangerang Hanya dengan Satu Kuncian

“(jalur prestasi) bisa dari akademik dan prestasi lain seperti olahraga seni dan lain-lain," jelas Nuroji.

"Sebenarnya tidak ada masalah jika sistem zonasi, asal tidak dilanggar-langgar. Tapi sekarang malah banyak oknum yang menggunakan sistem ini untuk titip menitip," tutur Politikus Gerindra ini.

Baca Juga: PMI Kota Depok Siap Ikuti Akreditasi

Menurut Nuroji, untuk solusi, jika jalur-jalur yang sudah ditetapkan kuotanya dan sudah habis, sebaiknya jalur tersebut ditutup. Agar sekolah negeri tidak kepenuhan dan sekolah swasta tidak bangkrut akibat tidak ada murid.

"Saya sudah bicara sama forum komite sekolah, komunitas sekolah negeri, untuk tanamkan juga ke anak-anak agar sekolah di swasta bagi yang mampu," ujar Nuroji. (mg1)