RADARDEPOK.COM - Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengapresiasi realisasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dalam dalam menjalankan program-program Kementerian ATR/ BPN.
Salah satunya, program sertifikasi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang tahun ini ditarget 1.000 sertifikat. Hingga saat ini, realisasinya sudah mencapai sekitar 200 sertifikat.
Apresiasi itu disampaikan Imam Budi Hartono usai menjadi pembina upacara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2023 sekaligus Hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ke 63 yang berlangsung di Halaman Kantor BPN Kota Depok, Senin (25/9).
Baca Juga: Pilkada Depok Dimajukan ke September 2024, KPU Kota Depok Siap
“Target tahun ini 1.000 sertifikasi, ini luar biasa. Dari data yang saya terima, tahun ini sudah 200 aset telah mengantongi sertifikat. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Ini luar biasa, apresiasi kami sampaikan untuk BPN Kota Depok khususnya tim yang bekerja cepat," ungkap Imam Budi Hartono.
Menurut Imam Budi Hartono, BPN Kota Depok telah menjalankan program- program dari Kementerian ATR/ BPN dengan sangat baik. Bahkan, mereka dinilai bersinergi dengan Pemkot Depok.
“Pemerintah Kota Depok mengucapkan selamat hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria ke 63. Khusus kepada BPN Kota Depok, kami memberikan apresiasi besar atas kinerja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tutur Imam Budi Hartono.
Baca Juga: PSI Kembali Lobi Kaesang Maju Cawalkot Depok di Pilkada 2024, Hari Ini Dibahas
Imam Budi Hartono menerangkan, sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat. Selain soal sertifikasi PTSL, BPN Kota Depok juga bergerak cepat dan responsif terhadap percepatan sertifikasi aset Pemkot Depok.
"Salah satu contoh yang kini tengah dikejar yakni sertifikasi aset pemerintah daerah yang menjadi rujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," beber Imam Budi Hartono.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutan tertulisnya mengatakan kolaborasi dan kerja cepat ini diwujudkan dengan 107,1 Juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah termasuk di Kota Depok.
Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Pentahelix Wajib Sukseskan P2WKSS Duser
“Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar,” ujar Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto menerangkan, melalui program PTSL saat ini telah terdapat 10 Kabupaten/Kota yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.
“Dalam menyukseskan program PTSL, saya telah mengajak para Kepala Daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali,” tandas Hadi Tjahjanto.***