RADARDEPOK.COM – Sudah kesekian kalinya Radar Depok membuat simulasi pemilian umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hasil dari simulasi umumnya tak pernah jauh berbeda dengan lembaga survei, bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selasa (12/12), Radar Depok mengadakan Simulasi dan Sosialisasi Pemilu 2024.
Dalam simulasi tersebut Radar Depok menggunakan surat suara : Pilpres, DPD Jawa Barat, DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa barat, DPRD Dapil VIII Jawa Barat dan DPRD Kota Depok di VI Dapil. Target responden yang mencoblos mencapai 1.800 orang.
Baca Juga: Melki Sedek Huang Dinonaktifkan Sebagai Ketua BEM UI, Ini Sebabnya
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Omar Abidin Gilang mengatakan, simulasi ini bertujuan mereprentasikan kejadian pemungutan suara seperti di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan datang.
"Simulasi pemilu ini dirancang dengan tujuan merepresentasikan kejadian pemungutan suara di TPS secara akurat, mirip dengan kondisi yang akan terjadi pada pemilu sesungguhnya," kata Omar Abidin Gilang kepada Radar Depok, Rabu (20/12).
Omar Abidin Gilang menjelaskan, simulasi pemilu yang baik memerlukan metodologi yang benar dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Calon Petugas KPPS di Depok Baru 24 Ribu Orang, Kurangnya Segini
"Proses perancangan dan pelaksanaan simulasi harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk representativitas pemilih, keakuratan simulasi tempat pemungutan suara TPS, serta transparansi dalam mengelola data dan hasil," terang dia.
Pertanggungjawaban dalam simulasi pemilu menciptakan kepercayaan dan kredibilitas. "Simulasi juga memberikan kesempatan bagi partisipan untuk memahami dan mengevaluasi validitas simulasi," tegas dia.
Selanjutnya, Omar Abidin Gilang menuturkan, simulasi pemilu yang baik adalah simulasi yang berpegang teguh kejujuran.
Baca Juga: Kuota Petugas Haji 2024 di Depok Bertambah Dua Kali Lipat, Ini Jumlahnya
Dalam sebuah simulasi, semua pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, peserta, maupun pemilih, perlu berpegang teguh pada prinsip kejujuran untuk menjaga integritas dan validitas hasil.
Jika kejujuran tidak diutamakan, hal itu dapat merusak integritas simulasi dan mengancam netralitasnya.
"Netralitas dan keadilan sangat penting dalam menjalankan simulasi pemilu, sehingga hasil yang dihasilkan dapat dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur dia.