RADARDEPOK.COM-Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kota yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok kembali gagal digelar di Hotel Santika, Kecamatan Beji, Selasa (27/2/2024). Bahkan hujan protes dari perwakillan Partai Politik (Parpol) turut mewarnai batalnya rekapitulasi tersebut.
Sebelumnya, KPU Kota Depok sudah menunda rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kota pada Senin (26/2/2024). Namun, hal itu kembali terulang, akibat belum rampungnya penghitungan suara di tingkat kecamatan.
Baca Juga: Kamu Pasti Terpesona! Pemandangan City Light dan Sunrise di Tempat Camping ini bikin Betah
Dalam kesempatan itu, KPU Kota Depok akhirnya mengakomodir masukan saksi Parpol yang meminta agar rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kota ditunda selama dua hari, atau kembali digelar pada Kamis (29/2/2024).
Musababnya, saksi Parpol meragukan rencana KPU Kota Depok untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kota pada Rabu (28/2/2024). Ultimatum itu menimbang belum siapnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Saksi DPC Partai Gerindra Kota Depok, Maun Yambat mengatakan, KPU Kota Depok harus tegas dalam menentukan jadwal soal rapat pleno tersebut. Sebab, penundaan itu akan memberatkan saksi dalam berbagai aspek.
“Yang kita tekanin tadi adalah bagaimanapun akurasi dari persiapan lebih akurat lagi, sehingga ketika saksi kita sampai di ruang pleno ini, semua peralatan yang kita butuhkan, materinya sudah siap. Jadi gak ada lagi kita masuk pending,” ungkap Maun Yambat kepada Radar Depok, Selasa (27/2/2024).
Maun Yambat menjelaskan, saksi DPD Partai Gerindra Kota Depok menginginkan agar rapat pleno tersebut dapat berjalan secara efektif. Sebab, kebanyakan DPD Parpol harus memberikan laporan kepada DPP.
“Dan tadi sudah ada keputusan, kita akan pending sampai hari Kamis,” jelas Maun Yambat.
Menurut Maun Yambat, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan KPU Kota Depok kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kurang maksimal. Sehingga, hal itu berdampak pada lambatnya rekapitulasi di tingkat kecamatan.
“Nah, itu yang kita temuin banyak juga KPPS yang seakan-akan tidak menghargai saksi yang membawa mandat ke TPS. Jadi itu yang kita sayangkan, yang seharusnya seorang saksi yang sudah datang membawa mandat itu tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan C Hasil itu dari Partai Gerindra yang kami harapkan bisa diperbaiki oleh KPU dalam kinerjanya,” terang Maun Yambat.
Saksi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Rudi Yudhistira menerangkan, rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kota telah mengalami penundaan selama dua hari.
“Karena belum siapnya di PPK yang belum selesai, karena faktanya di lapangan PPK itu rata-rata sudah selesai di Jumat, Sabtu dan Minggu. Tetapi, mereka belum melakukan rekapitulasi pleno di tingkat PPK yang sebenarnya yang jadi permasalahan adalah kita belum bisa mengecek data suara, apakah benar hasil isi Sirekap dengan data kita,” beber Rudi Yudhistira.