Baca Juga: Keren! Indonesia punya Laboratorium Telekomunikasi Canggih se Asia Tenggara, Lokasinya ada di Depok
Yusfitriadi mendesak, KPU RI harus memastikan waktu untuk penetapan anggota legilsatif agar tidak menjadi ambigu. "Yang harus dipastikan saat ini adalah waktu yang pasti penetapan anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU, bukan agenda pelantikan," pinta Yusfitriadi.
Perlu diketahui, Ketua KPU RI, Hasyim Ashari mengatakan, calon legislatif terpilih di Pileg 2024 tidak wajib mundur jika akan maju dalam Pilkada. Apabila caleg terpilih tersebut merupakan anggota legislatif dari Pemilu 2019, maka wajib mundur dari jabatan yang didudukinya saat ini. Namun, anggota legislatif tersebut tidak wajib mundur dari statusnya sebagai caleg terpilih.
"Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (8/5).
Hasyaim Ashari menegaskan, berdasarkan putusan MK, pihak yang wajib mundur saat mencalonkan diri dalam Pilkada adalah pihak yang telah dilantik dan memiliki jabatan.
"Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah," papar Hasyim Ashari mengutip putudan MK tersebut.***