RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok berencana untuk mengevaluasi total proyek Metro Stater yang terletak di Jalan Margonda, Pancoranmas, Kota Depok, lantaran sudah mangkrak 17 tahun.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, saat meninjau ke lokasi tersebut pada Rabu (26/2).
“Permasalahan Metro Stater ini harus ditindak secepatnya karena sudah mangkrak 17 tahun. Masyarakat harus memiliki terminal yang memang layak,” tutur Chandra Rahmansyah kepada Radar Depok, Rabu (26/2).
Mengingat proyek itu sudah mangkrak 17 tahun, maka dari itu Pemkot Depok langsung melaksanakan rapat bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek Metro Stater tersebut.
“Kami tadi sudah menunjuk kepala bagian hukum untuk mengomandoi evaluasi secara menyeluruh ini. Yang mana evaluasi ini kami kasih waktu dua hari. Kamis dan Jumat, sehingga Senin (3/3) nanti sudah ada masukan dan saran untuk Pak Wali,” kata Chandra Rahmansyah.
Saat meninjau proyek tersebut, Chandra Rahmansyah mengungkapkan adanya temuan informasi terbaru. Bahwa proyek pembangunan itu ternyata sudah adendum keempat atau yang terakhir. Sehingga ia menginginkan adanya kejelasan dan kepastian, soal kapan proyek ini kembali berlanjut.
Baca Juga: Ini Jurus Jitu Wakil Walikota Chandra Rahmansyah Atasi Kemacetan di Jalan Margonda Depok
“Tadi saya dapat info sudah tidak ada adendum kelima. Adendum keempat itu terakhir. Pihak pengembang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan tuh bulan November 2024, ternyata masih belum,” kata Chandra Rahmansyah.
Untuk menuntaskan permasalahan yang ada, Chandra Rahmansyah menegaskan, evaluasi secara menyeluruh ini akan turut menggandeng pihak pengembang dalam mencari solusinya, karena ini untuk kepentingan masyarakat di Kota Depok.
Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Kaji Ulang Lahan SMPN 21, Begini Penjelasan Wakil Walikota Chandra Rahmansyah
“Memang ada retribusi yang dibayarkan oleh pengembang tiap tahun. Tapi kami sudah rapat juga dengan Bappeda, ternyata dari selama mangkrak hingga 2024 itu potensi pendapatan kita malah jauh lebih tinggi, dibanding retribusi yang diberikan oleh pihak pengembang. Jadi ini harus segera kita eksekusi penyelesaiannya,” tegas Chandra Rahmansyah. ***