“Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo yang ingin menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk rencana mengalokasikan anggaran untuk menggerakan koperasi tersebut,” tutur Ade Supriyatna.
Menurut orang nomor satu di DPRD Depok itu, alokasi anggaran untuk menggerakan koperasi itu bisa jadi yang membuat terjadinya fenomena, yang disebut sebagai kecurangan dalam pembentukannya. Pihaknya tidak ingin pengalaman buruk tata kelola bahkan kejahatan, yang dilakukan pengurus koperasi.
“Olehnya DKUM Kota Depok harus terus mengawasi perjalanan tiap koperasi, termasuk tata kelolanya. Dan sedari awal kami ingatkan terhadap orang-orang yang hanya ingin dapat keuntungan pribadi, bahkan punya niat buruk terhadap koperasi ini untuk segera menjauh. Kami ingin yang diharapkan Presiden Prabowo dapat direalisasikan untuk kesejahteraan warga Depok,” kata Ade Supriyatna.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin menegaskan, pihaknya hanya melaksanakan terkait apa yang harus dilakukan di tiap kelurahan. Artinya, untuk teknis di lapangan DKUM tidak ikut campur.
“Sepanjang prosesnya terpenuhi terkait berita acara, daftar hadir, foto copy calon pengurus, dan lainnya itu ya kami anggap sah. Jadi kalau ada yang merasa dicurangi, silakan saja menggugat pengurus. Laporkan saja ke pihak kelurahan, karena kan musyawarahnya di kelurahan,” kata Mohamad Thamrin.
Di sisi lain, Lurah Depok, Herman menegaskan, tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan Ketua Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan Depok. Terkait peserta yang hadir, ia memastikan semua unsur masyarakat sudah hadir sebagai peserta pemilih.
“Saya pastikan peserta pemilih itu sudah terwakili. Baik itu dari RT, RW, LPM, MUI, karang taruna, UMKM, PKK, dan lainnya. Semua sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Herman.
Sementara itu Lurah Meruyung, Asep Suherman, sampai saat ini tidak dapat dihubungi Radar Depok saat mencoba untuk konfirmasi hal tersebut. ***