RADARDEPOK.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok menggelar acara pembinaan dan sosialisasi bertajuk 'Pencegahan Konflik Tahun 2025 Mewujudkan Harmoni Sosial dalam Kebebasan Beragama di Kota Depok', di Aula Wisma Atlet, Kostrad Cilodong, Jumat (29/8). Melibatkan 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan ditujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan di kota yang semakin heterogen ini.
Kepala Kesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny menegaskan, peran aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Baca Juga: Buat Masyarakat Depok, Jangan Mudah Terprovokasi : Jaga Kota Kita Agar Tetap Kondusif
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan aktif masyarakat terbukti mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik, menangkal kenakalan remaja, hingga mengantisipasi ancaman radikalisme," ujar Lienda.
Ia menambahkan, Pemkot Depok telah membentuk Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin sesuai amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 untuk memperkuat deteksi dini terhadap segala ancaman.
"Dengan semangat kebersamaan, mari kita bahu membahu menjaga lingkungan dari segala bentuk gangguan, baik fisik maupun ideologi, yang bertentangan dengan nilai Pancasila," tegasnya.
Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Abdullah Hajar, menyoroti peran strategis FKUB sebagai mediator dalam isu-isu sensitif, seperti pendirian rumah ibadah.
"Salah satu isu yang kerap muncul adalah penolakan rumah ibadah, yang jika tidak dikelola baik bisa memicu konflik horizontal," kata Abdullah.
"Di sinilah FKUB berfungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan aturan, melalui pendekatan musyawarah yang adil dan proporsional," tambah dia.
Ia juga menekankan pentingnya peran tokoh agama sebagai panutan yang dapat mengarahkan umat untuk mengedepankan toleransi, merujuk pada contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah Kalibaru.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kota Depok, Hasan Basri menjelaskan, konflik adalah bagian dari dinamika sosial yang tidak bisa dihindari, namun bisa dikelola secara bijak.
"Tujuan utama penyelesaian konflik bukan sekadar mengakhiri masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik demi produktivitas jangka panjang," jelas Hasan Basri.
Baca Juga: Tegang! Pos Polisi Simpang Pal Depok Dibakar
Ia menyebutkan berbagai pendekatan, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga konsiliasi. Kemenag, melalui para penyuluhnya, terus aktif menyebarkan pesan kerukunan di tengah masyarakat Depok yang majemuk.