RADARDEPOK.COM - Pemerintah Inggris kini sedang dilanda masalah. Boris Johnson akhirnya setuju untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris.
Ini seiring keputusannya resign dari jabatan pemimpin Partai Konservatif Britania Raya. Ia mengatakan ini sudah menjadi keinginan partainya.
"Jelas sekarang keinginan Partai Konservatif parlementer bahwa harus ada pemimpin baru partai dan oleh karena itu, perdana menteri baru," katanya
Hal ini terjadi setelah skandal terbaru yang mencoreng nama pemerintahan Johnson. Skandal itu melibatkan seorang anggota parlemennya yang merupakan sekutunya di Parti Konservativ Britania Raya Chris Pincher.
Ia sebelumnya ditunjuk Johnson untuk menjabat posisi penting Deputy Chief Whip. Dalam website-nya diketahui posisi ini mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen.
Pincher sendiri sejak minggu lalu sudah di skors. Ia diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk.
Hal itu berdampak pada reaksi publik dan pengunduran diri sejumlah menteri sebagai tanda mosi tak percaya. Sejauh ini ada 38 menteri dan pembantunya mundur dalam 24 jam terakhir.
Di antaranya Menteri Keuangan Rishi Sunak, Menteri Kesehatan dan Sosial Sajid Javid yang mundur Selasa. Lalu Menteri Anak dan Keluarga Will Quince dan Menteri Lingkungan Jo Churchill, Rabu.
Ini adalah rentetan dari apa yang dilakukan Johnson. Dimana, pada akhir tahun lalu, ia juga didesak mundur karena skandal "partygate" di mana dirinya terkait pesta-pesta yang berlangsung kala pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 awal 2020.
Namun, Johnson sendiri seolah pantang mundur. Mantan wartawan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda siap melepas jabatan.
"Saya tidak akan mundur dan hal terakhir yang dibutuhkan negara ini, sejujurnya, adalah pemilihan umum," katanya seraya menyebut memiliki mandat dari pemilihan nasional 2019 yang ia menangkan dengan mayoritas besar, dikutip Reuters.
BACA JUGA : BEM UI Desak Pemerintah-DPR Buka Ruang Diskusi Bahas RKUHP
Hal senada juga dimuat CNBC International mengutip media Inggris Sky News. Johnson dilaporkan telah mengatakan "sama sekali menentang pengunduran diri".
"Aturan partai saat ini menetapkan bahwa Johnson tidak dapat menghadapi mosi tidak percaya lagi sampai musim panas mendatang. Tetapi risiko utama sekarang adalah bahwa aturan itu akan diubah untuk memaksa pemungutan suara lagi, atau Johnson ditekan untuk secara sukarela mundur. Ini dapat bergerak sangat cepat, dengan ... potensi Perdana Menteri baru dalam beberapa bulan ke depan," kata seorang ekonom di JPMorgan, Allan Monks, mengatakan dalam sebuah catatan.
Mata uang pounsterling sendiri diperdagangkan pada level terendah dua tahun terhadap dolar karena ketidakstabilan politik Inggris. Bagaimana pasar bereaksi dalam beberapa hari ke depan akan diawasi dengan ketat.
"Ada kelumpuhan dan ada begitu banyak ketidakpastian tentang bagaimana hal itu akan terjadi," kata Direktur Pelaksana Strategi Makro Global Medley Global Advisors, Ben Emons. (rd/net)
Editor : Pebri Mulya
https://www.youtube.com/watch?v=_ubcOHLmQaU