RADARDEPOK. COM – Hak interpelasi yang dilayangkan 33 anggota DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok Mohammad Idris, tak membuatnya gentar. Selasa (24/5), orang nomor satu di Kota Depok ini siap menjelaskan terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS). Walaupun hingga kini dia belum menerima surat yang dimaksud.
Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat hak interpelasi dari lima fraksi DPRD Kota Depok tersebut. “Belum sampai ke saya suratnya, saya baru dengar dari media saja. Saya belum tahu itu,” ucapnya saat ditemui usai menghadiri Halal Bihalal dan Pengajian Ulama Umaro, di Gedung MUI Kota Depok, Selasa (24/5).
Baca Juga : Update Hak Interpelasi ke Walikota Depok Soal KDS : DPRD Lagi Perbanyak Bukti Temuan
Kendati demikian, Idris mengaku siap untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan anggota DPRD Kota Depok. “Saya siap memberikan keterangan, karena memang harus kami jelaskan,” bebernya.
Dia menjelaskan, dalam penyaluran program KDS pihaknya merasa sudah dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. “Semuanya transparan kok, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mulai dari pendaftaran, pokoknya semuanya transparan. Kalaupun ada yang belum jelas nanti kami akan jelaskan," tegasnya.
Perlu diketahui, DPRD Kota Depok resmi mengajukan surat hak interpelasi ke Walikota Depok Mohammad Idris, Selasa (17/5). Surat interpelasi tersebut diditeken 33 dari 50 anggota dewan. Mereka meminta pertanggung jawaban terkait kisruh pelaksanaan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilai dipolitisasi oleh walikota.
https://www.youtube.com/watch?v=xKv1lYXx98c&t=92s
Fraksi PKS yang berjumlah 12 anggota dewan sebagai pengusung Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, serta lima anggota dewan dari Fraksi Demokrat dan PPP tidak ikut menandatangani surat hak interpelasi.
Ketua Fraksi PAN Igun Sumarno yang mewakili Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB dan PSI memberikan surat hak interpelasi ke pimpinan DPRD Kota Depok. Surat tersebut akhirnya ditandatangi oleh seluruh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, yaitu Yetti Wulandari (Fraksi Gerindra), Hendrik Tangke Allo (Fraksi PDIP), dan Tajudin Tabri (Fraksi Golkar).
Kemudian, berkas tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Depok yang berasal dari Fraksi PKS, yaitu TM Yusufsyah Putra. "Berkas hak interpelasi ini saya terima, dan akan ditindaklanjuti," kata Putra dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Depok di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Selasa (17/5).(dra/rd)
Jurnalis : Indra Abertnego Siregar
Editor : Fahmi Akbar
