RADARDEPOK.COM – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi isu hangat selama beberapa hari terakhir. Masih santer suara penolakan. Salah satu partai yang keras menolak ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Nah, menjawab penolakan ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, meminta PKS melakukan autokritik dibanding menjelek-jelekkan pemerintah soal kenaikan harga BBM.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto, Sabtu (17/9).
Dia meminta PKS tidak melupakan sejarah bagaimana mendiamkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi. PKS justru mendukung Presiden SBY menyerahkan blok Cepu ke Exxon Mobil.
“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," ujar Hasto.
Hasto mengatakan tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik. "PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," jelas Hasto.
Doktor Ilmu Pertahanan itu menerankan dari sisi hulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena Covid-19 melanda.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara. Hasto menilai prestasi Presiden Jokowi sangat luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, banyak dunia mengapresiasi perekonomian Indonesia.
Politisi asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.
Menurut Hasto, seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya. "Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," kata Hasto.
Menjawab nada sinis ini, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menantang PDIP untuk adu prestasi Kepala Daerah dengan PKS. Adu prestasi yang dimaksud ini adalah mengenai siapa yang berhasil menurunkan kemiskinan.
"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan, mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?" kata Kholid pada siaran pers, Minggu 18 September 2022.
Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu membandingkan Kota Depok yang dipimpin dua kader PKS, Mohamad Idris dan Imam Budi Hartono, dengan Kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin kader PDIP Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, Kota Depok lebih sukses menurunkan kemiskinan ketimbang Solo dan Jawa Tengah.
"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58 persen hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia," seru Kholid.
