Fraksi PKS Bantah Bersitegang dengan Demokrat soal AKD DPRD Kabupaten Bogor, Pengamat: Dampak Koalisi Gemuk

Sementara, pengamat politik Yusfitriadi menyebut perebutan AKD di parlemen sudah menjadi hal yang lumrah. Sehingga, dalan konteks posisi apapun dalam kelembagaan legislatif rentan untuk dipolitisasi.

Yusfitriadi melihat ada beberapa faktor mengapa setiap penentuan AKD, termasuk di Kabupaten Bogor selalu terjadi ketegangan.

Pertama, standar yang jelas. Hal ini, kata Yusfitriadi, sama halnya dengan ambang batas perncalonan.

“Basisnya mau jumlah kursi atau suara. Kejelasan ini penting, karena jumlah kursi tidak linier dengan jumlah suara,” kata Yusfitriadi.

Baca Juga: Emak-emak Kudu Pilih Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq, Ini Alasan Utamanya : Punya Program Pengembangan Perempuan di Depok

Faktor kedua, yaitu politis. Menurut Direktur Eksekutif LS Vinus ini lembaga legislatif merupakan lembaga politis.

Terlebih, lanjut dia, dalam setiap pengambilan keputusannya berdasarkan suara terbanyak.

“Siapa yang mampu mengkonsolidir anggota legislatif, akan memenangkan pertarungan, termasuk AKD ini. Siapa yang mampu mengkonsolidir fraksi, akan bisa memenagkan posisi AKD,” terang dia.

Faktor ketiga karena adanya intervensi politik. Karena, menurut Yusfitriadi, kelembagaa legislatif merupakan jabatan politis, sehingga penentuan komposisi AKD bisa diintervensi.

Baca Juga: Selamat Datang! Rahmat Jabat Kepala BPN Depok

“Intervensi tersebut bisa berasal dari Partai politik di atasnya maupun dari pihak lain,” kata dia.

Yusfitriadi juga menyebut, penentuan komposisi AKD juga bisa dipengaruhi pemilu dan pilkada.

Inilah yang kemudian menjadi faktor keempat. Sebab, koalisi partai politik yang digunakan dalam mengusung pasangan calon pilkada maupun presiden, akan berpengaruh pada pembentukan AKD.

“Argumentasinya bisa dengan banyak hal. Seperti linieritas dan sinkronusasi kebijakan dan implementasi program pemerintah,” imbuh Yusfitriadi.***