Jalankan Instruksi Presiden, Pemkab Bogor Lakukan Identifikasi Seluruh OPD

RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan instruksi ke tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efisiensikan anggaran guna merespon arahan pemerintah pusat. 

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, efisiensi anggaran untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: Bumbunya Meresap Hingga ke Dalam! Inilah Resep Ayam Kecap Medok yang Wajib Dicoba

"Kita meminta tiap OPD mengikuti inpres tersebut, dan sudah sangat jelas mana yang harus diefisiensikan," ujarnya, Senin (17/2/2025). 

Achmad Wildan menjelaskan, sampai saat ini efisiensi anggaran masih berproses, masih dalam tahap identifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD sehingga belum dapat diketahui berapa jumlah anggaran total yang dikepras. 

Menurutnya, dalam proses ini juga tidak bisa sembarangan. Efisiensi tidak asal papas supaya tidak mengganggu pelayanan publik maupun program-program di tiap OPD. 

Baca Juga: Jos! Harga Turun 10 Persen, DAMRI Buka Pemesanan Tiket Angkutan Lebaran 2025

"Nah, untuk proses efisiensi ini OPD sendiri yang menghitungnya. Intinya tidak bisa dirata-ratakan nilainya karena sesuai inpres yang dipotong itu kegiatan seremonial, event, perjalanan dinas, hingga cetak ATK. Dan kegiatan-kegiatan ini belum tentu ada di tiap SKPD," katanya menjelaskan. 

Achmad Wildan menambahkan, saat ini Pemkab Bogor menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah pusat. 

Baca Juga: Antusias! Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dorong Penyelenggaraan Trail Run : Lokasinya Bisa di Gunung Bunder sampai Kawah Ratu Salak

"Menunggu kebijakan, yang penting disiapkan datanya sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan nanti diputuskan pimpinan," tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengatakan, instansinya dipastikan terkena dampak efisiensi anggaran. 

Namun dari total pagu anggaran Rp 54 miliar pada 2025, tidak semua kegiatan yang akan dipangkas. 

Baca Juga: FWD Insurance dan PJI Lanjutkan JA SparktheDream di 2025 Sebagai Inisiatif Literasi Keuangan Berkelanjutan untuk Pelajar

"Hampir semua kegiatan dipotong 20 persen. Kegiatan seperti pengadaan makan dan minum, bimbingan teknis, perjalanan dinas baik dalam maupun luar kota dipangkas 20 sampai dengan 50 persen," jelasnya.