Senin, 22 Desember 2025

Nah Kan! Ternyata Bukan Pemkab Bogor yang Terbitkan Izin Eiger, Ini Fakta Sebenarnya

- Selasa, 11 Maret 2025 | 05:00 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mengecek pembangunan di Eiger Adventure Land.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mengecek pembangunan di Eiger Adventure Land.

Pada kesempatan itu dihadiri Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jabar Irjen. Pol. Ahmad Dofiri, Polres Bogor AKBP Harun, Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol. Inf. Sukur Hermanto.

Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pembangunan Eiger Adventure Land, ekowisata berstandar internasional yang dibangun di lahan seluas 326 hektar.

Dia menjelaskan, pembangunan ekowisata yang mengusung tema “Leisure Business” dengan tetap memprioritaskan kelestarian dan keseimbangan alam ini akan menjadi outdoor adventure playground buat para pecinta wisata petualangan.

Di EAL juga akan dibangun jembatan gantung (Suspension Bridge) terpanjang di dunia sepanjang 535 m dan Cable Car dengan rute sepanjang 930 m.

Jembatan gantung tersebut digadang-gadang akan mengalahkan jembatan gantung kelas dunia seperti Arouca Portugal sepanjang 516 meter dan Carles Kuonen Pegunungan Alpen Swiss sepanjang 490 meter.

Menparekraf pun berharap, Eiger Adventure Land nantinya dapat menampung karya-karya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif khususnya masyarakat Desa Sukagalih.

Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Bogor Bantu Korban Banjir, Dukung Pemulihan Pasca Bencana

Chairman PT Eigerindo, Ronny Lukito menjelaskan, PT. Eigerindo Multi Produk industri sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Zona Pemanfaatan Barubolang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pemegang Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PTPN VIII kini PTPN I Regional II Jabar membangun Eiger Adventure Land dengan biaya investasi Rp800 miliar selama lima tahun.

Ronny menyebut, dari total lahan yang ada, Eiger hanya menggunakan 1,56 persen untuk dikelola. Menurutnya, bangunan yang dibangun semi permanen.

“Dari 300 hektare ini, peraturan kehutanan hanya bisa dikelola 10 persen, namun karena niat kami bukan ingin membangun, kami hanya pakai 1,57 persen. Itu pun semua bangunannya berbentuk panggung, enggak ada yang nempel,” katanya. ***

JURNALIS : ACHMAD KURNIAWAN

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sah! Muhamad Yusril Nakhodai PK KNPI Ciawi

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:21 WIB

MPI Kabupaten Bogor Sabet Dua Medali di Kejurda Jabar

Sabtu, 20 Desember 2025 | 22:52 WIB

Ini Tiga Titik Hambat di Jalur Puncak Bogor

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:35 WIB

Pemkab Bogor Semangat Sukseskan Program MBG

Kamis, 18 Desember 2025 | 08:45 WIB
X