Anggota DPRD Jawa Barat Desak Pemekaran di Kabupaten Bogor

RADARDEPOK.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat mengatakan bahwa percepatan pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor, sudah sangat mendesak dan penting.

Menurut Samsul Hidayat, pemekaran menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang menurut dia tak tuntas di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas dan padat penduduk.

Samsul pun meminta sudah saatnya pemerintah pusat dan provinsi serius membahas dan merealisasikan pemekaran di Kabupaten Bogor, terutama untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.

“Ini bukan hanya tuntutan politik, tapi kebutuhan riil masyarakat,” kata Samsul Hidayat pada Rabu (21/5/2025).

Baca Juga: Fraksi PKB Kawal Walikota Bangun Rumah Didik di Eks Lahan SDN Pondok Cina : Ini Kebutuhan Penting!

Menurut Samsul, Kabupaten Bogor saat ini memiliki luas wilayah mencapai 2.991,76 km persegi dengan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 5.644.537 jiwa, Kabupaten Bogor menjadi wilayah terluas di Indonesia.

Meski didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp12 triliun, pembangunan di berbagai sektor masih timpang dan belum merata.

“Luas wilayah yang sangat besar membuat pelayanan publik tidak efektif. Banyak daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga proses pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar berjalan lambat dan tidak optimal,” ungkap Samsul.

Baca Juga: SDN Pondok Cina 1 jadi Rumah Didik Anak Istimewa, Jeanne Noveline : Jangan Tumpang Tindih Layanan Pendidikan

Menurut anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar ini, pemekaran wilayah adalah langkah konkret dan strategis untuk mempercepat distribusi pembangunan dan mempermudah akses layanan pemerintahan.

Samsul juga menekankan bahwa dari dua calon daerah otonomi baru, Bogor Barat menjadi prioritas utama untuk segera dimekarkan.

“Pemekaran Bogor Barat sudah sangat mendesak,” terang Samsul.

Sebab, ketimpangan pembangunan di wilayah barat sangat terlihat, seperti Jalan rusak, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan infrastruktur dasar.