RADARDEPOK.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor intervensi anak-anak zero dose atau nol dosis sebagai langkah krusial untuk mencapai cakupan imunisasi universal.
Hal ini dilakukan guna mengurangi kematian bayi dan balita, akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, serta memastikan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam program ini Pemkab Bogor akan melibatkan TNI, Polri, tokoh agama, dan stakeholder terkait.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bogor melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan untuk identifikasi anak zero dose melalui Survey Cepat Komunitas dan koordinasi lintas sektor dalam penjangkauan anak zero dose di Kabupaten Bogor, di Cibinong.
Baca Juga: Defisit Tembus Rp500 Miliar, Ketua DPRD Bogor Fokus Skala Prioritas
Tujuannya untuk mempercepat upaya menjangkau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau zero dose. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Non Government Organization (NGO) Clinton Health Access Initiative (CHAI), TNI-Polri, tokoh agama, TP PKK, Camat, Kepala Desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA), Bidan Desa dan Puskesmas.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Adang Mulyana mengatakan,anak zero dose adalah anak yang belum pernah menerima satu dosis pun dari vaksin dasar apapun dalam program imunisasi rutin, khususnya vaksin DPT (difteri, pertusis, tetanus) yang sering dijadikan indikator awal cakupan imunisasi.
Istilah ini digunakan oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF untuk mengidentifikasi kelompok anak yang sangat rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Baca Juga: Bojonggede Bogor Ajak Masyarakat Perkuat Budaya Qurani Via MTQH
Menurutnya, peningkatan kasus penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.
“Kasus campak, pertusis, bahkan polio kembali ditemukan dalam tiga tahun terakhir, padahal sebelumnya sudah hampir hilang. Ini akibat cakupan imunisasi yang sangat rendah, terutama selama masa pandemi,” tegasnya.
Adang juga mengungkapkan bahwa tantangan utama di lapangan meliputi tingginya mobilitas masyarakat, kurangnya waktu orang tua karena bekerja, hingga penolakan imunisasi karena alasan keyakinan atau kekhawatiran efek samping.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Bersih dan Nyaman Diapresiasi Bupati Rudy Susmanto
“Oleh karena itu, kami melibatkan tokoh agama seperti dari MUI untuk memberi pemahaman, juga TNI-Polri untuk membantu mobilisasi sasaran. Semua pihak harus bergerak bersama,” lanjut Adang.
Dalam kegiatan ini, Dinkes juga menggandeng NGO Clinton Health Access Initiative (CHAI) yang selama ini konsisten membantu fasilitasi kegiatan imunisasi di Kabupaten Bogor.
Langkah-langkah strategis yang dibahas meliputi pemetaan sasaran zero dose, edukasi berbasis komunitas, serta pendataan dan pelacakan anak yang belum imunisasi melalui lintas sektor.
Artikel Terkait
Kades Pertanyakan SMPN 4 Citeureup Bogor Kapan Difungsikan
Disdik Kabupaten Bogor Kirim Mebeler ke SDN Campaka
Srikandi dan PIKK PLN Wujudkan Kepedulian Melalui Dukungan Pendidikan Bagi Anak Asuh Britania Sari
Anggota Dewan Sebut Gaji Atlet jadi Motivasi
Inorga Kabupaten Bogor Sumbang 8 Medali untuk Jawa Barat di FORNAS 2025
Bupati Rudy Dukung Transparansi Dana Desa di Kabupaten Bogor, Aplikasi Jaga Desa Pengelolaannya Terbuka