APBD Perubahan Lamban Ketuk Palu, Jembatan Leuwiranji Terancam Tak Tertangani

RADARDEPOK.COM-Jembatan Lewiranji di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, terancam tak tertangani. Padahal jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah hingga petugas kepolisian menutup akses tersebut.

Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, Ibnu Sakti Mubarok, menyoroti penyebab lambannya ketuk palu di DPRD Kabupaten Bogor dalam mengesahkan APBD perubahan 2025. Sehingga perbaikan jembatan tersebut terancam tak tertangani.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Sidak Kondisi SMK Negeri 1 Dawuan: Lingkungan Sekitar Bagus, Tapi Bangunannya Tidak Tertata

Ia menilai, kelambatan ini berdampak langsung pada penanganan infrastruktur darurat, termasuk Jembatan Lewiranji yang merupakan jalur vital kendaraan tambang dan transportasi warga.

“Jembatan Lewiranji kondisinya darurat dan harus segera ditangani. Setiap hari dilalui kendaraan berat dari aktivitas tambang. Kalau DPRD lambat mengetuk anggaran perubahan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan?” ujanya.

Baca Juga: Pesan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Untuk Kabupaten Karawang: Lingkungan Harus Dijaga Seperti Perempuan

Menurut Ibnu Sakti Mubarok, APBD-P bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan mekanisme penting untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu anggaran tahun depan. Keterlambatan ini, menunjukkan kurangnya sense of crisis dari para wakil rakyat.

“DPRD mendapatkan tunjangan besar dan fasilitas memadai dari uang rakyat. Tapi ketika rakyat membutuhkan kecepatan keputusan, justru lambat. Ini harus dikritisi,” ujarnya.

Baca Juga: Gugus Depan Pramuka Lapas Cibinong Gelar Musyawarah Ambalan Perdana : Tonggak Baru Pembinaan Karakter Warga Binaan

Ia mendesak agar pembahasan APBD-P dipercepat dan prioritas anggaran difokuskan pada infrastruktur rawan bencana dan pelayanan publik. “Jembatan Lewiranji hanyalah satu contoh. Masih banyak kebutuhan mendesak lain yang bisa terbengkalai jika DPRD tidak segera bekerja,” tambahnya.

Sakti juga mengingatkan pentingnya transparansi. “Masyarakat berhak tahu mengapa proses ini tersendat. Jangan biarkan kepentingan politik mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan warga Kabupaten Bogor,” tutupnya.***

Jurnalis : Achmad Kurniawan