RADARDEPOK.COM-Usai Anggaran 2026 Kabupaten Bogor dipangkas pemerintah pusat, kini giliran Provinsi Jawa Barat mau tidak mau melakukan pemotongan anggaran bagi Bumi Tegar Beriman. Sehingga memberikan dampak yang tidak baik pada kondisi fiskal pemerintahannya.
Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade bersama seluruh jajaran makin galau saja. Sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga memangkas anggaran BPJS, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 dihapus.
Baca Juga: Amazon Pecahkan Rekor Dunia Aplikasi Generative AI Bersama Sejumlah Sekolah di Jawa Barat
Bukan hanya itu, tahun 2026 Pemkab Bogor harus menanggung gaji Guru PPPK dengan mandiri. Hal ini lantaran pembayaran gaji guru PPPK mulai tahun 2026 tidak lagi ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sejumlah kebijakan baru pemerintah pusat berpotensi mengurangi kemampuan fiskal daerah. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026," ujarnya pada rakor penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 serta pembahasan awal RAPBD Tahun Anggaran 2026, bersama jajaran perangkat daerah di Ruang Soekarno Hatta Pendopo Bupati Bogor, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Menata Ulang Arah Pembangunan Kota Depok : Dari Kota Transit Menuju Kota Peradaban
Menurut Rudy Susmanto, ini merupakan kondisi serius yang perlu disikapi secara bersama-sama. Sehingga dirinya menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap program prioritas tetap dapat terbiayai, meskipun terjadi penurunan kapasitas fiskal daerah.
“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya.***
Jurnalis : Achmad Kurniawan
Artikel Terkait
TKD Depok Sambut Positif Putusan MK, Begini Keterangan Pradi Supriatna : Ini Berkat Usaha Seluruh Pihak
DBH Dipangkas Rp260 Miliar, DAU Dipotong Rp363 Miliar : Usulan Kegiatan 2026 Semua OPD Diverifikasi Ulang
TKD Terjun Bebas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ngaku Siap Tarung : Birokrat Puasa
TKD Dipangkas, Anggota DPR RI, Mulyadi : Kepala Daerah Harus Proaktif
Pemkot Depok Kencangkan Ikat Pinggang Anggaran 2026 : TKD Anjlok, Musrenbang Lewat Zoom, Belanja Dirasionalisasi