Baca Juga: Yuk Nikmati Promo September Ceria di Goalpara Tea Park dengan HTM yang Lebih Murah, Ini Syaratnya!
Sementara, Ketua Visi Nusantara Maju Yusfitriadi menyampaikan beberapa catatan dalam dikusi kali ini. Pertama, adalah di mana 100 hari kerja DPRD Kabupaten Bogor ini berbarengan dengan momentum politik Pilkada 2024.
Kedua, hampir 50 persen lebih anggota DPRD merupakan orang-orang baru.
“Catatan ketiga, satu periode pemerintahan Kabupaten Bogor tidak menghadirkan leadership, sehingga banyak masalah,” kata Yusfitriadi.
Selanjutnya, DPRD harus memeperlihatkan performa awal dimana mereka harus mampu mengembalikan kepercataan publik.
“Terakhir, kondisi politik secara nasional yang mengalami desruptif. Publik butuh kepastian kinerja, kenyamanan dan keamanan,” kata Yusfitriadi.
Lantas, bagaimana solusinya? Yusfitriadi memiliki sembilan pandangan soal ini. Pertama harus memperkuat peran kelembagaan legislatif. Kedua, dengan penguatan kapasitas anggota DPRD.
“Perlu pengawalan ketat dari berbagai pihak, termasuk civitas akademik. Laporan berkala kepada publik terkait kinerja DPRD 100 ke depan juga sangat diperlukan,” kata Yusfitriadi.
Selain itu, DPRD juga harus membangun komunikasi yang produktif dengan stakeholder publik, termasuk lembaga pendidikan.
Baca Juga: Inovatif! UPS Merdeka 2 Depok Manfaat Maggot Tuntaskan Sampah, Begini Uraian Lengkapnya
Melakukan fakta integritas untuk terhindar dari prilaku KKN, menunjukan ketaatan terhadap hukum, etika dan moral, dan mengedepankan prinsip penegakan aturan dan pengawasan interal.
“Memahami nomenklatur pokir, bukan hanya sekadar proyek yang jelas BIN-nya dan melakukan studi banding yang efektif, efisien, produktif dan solutif,” imbuh Yusfitriadi.
Hadir dalam diskusi media ini, di antaranya Rektor ITB Vinus Zaedi Basiturrozak, Rektor Institut Tazkia Ardhariksa Zukhruf, Rektor IUQI Saiful Falah dan dewan redaksi Radar Bogor Andi Ahmadi.***