RADARDEPOK.COM - Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika mengkuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Ruang Rapat I Setda, Rabu (5/3/2025).
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, mengatakan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sejak berdirinya KPK pada tahun 2004, KPK telah menangani kasus korupsi di 38% kabupaten/kota dan 12% provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Polwan untuk Bantu Pulihkan Mental Korban Banjir Bandang di Puncak
Menurut Sang Made Mahendra Jaya, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, optimasi MCP harus terus dilakukan. "MCP maksimal kita optimalkan untuk menjaga integritas dan menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih," ujarnya.
Lebih lanjut, MCP memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam 8 area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan lainnya.
Baca Juga: Polres Bogor Turunkan Polwan untuk Bantu Pulihkan Mental Korban Banjir Bandang di Puncak
"Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi," katanya.
Inspektur Jenderal Kemendagri menambahkan, peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat, provinsi dan daerah se-Indonesia untuk terus berusaha mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi. ***
JURNALIS : ACHMAD KURNIAWAN