RADARDEPOK.COM-Badai masalah muncul seiring dengan getolnya Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq melakukan safari berkedok penataan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Puncak.
Hanif Faisol Nurofiq secara arogan melakukan penyegelan dan penutupan sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.
Baca Juga: Gemes Banget Ada Kafe di Depok yang Menawarkan Aneka Cake Menggoda, Ga Sabar Pengen Icip-Icip!
Parahnya salah satu menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto ini tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan setempat.
Mayarakat yang tergabung dalam Aliansi Masysrakat Bogor Selatan (AMBS) menggelar aksi di Simpang Gadog, Ciawi, Jumat (22/8/2025).
Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin menyebut, tindakan yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik tidak hanya menunjukan arogansi birokrasi, tetapi juga mebgancam kelangsungan hidup ribuan pekerja yang mayoritas merupakan warga lokal.
"Kebijalan ini berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dengan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagj masyarakat Puncak dan sekitarnya," kata Muhsin.
Baca Juga: Gemes Banget Ada Kafe di Depok yang Menawarkan Aneka Cake Menggoda, Ga Sabar Pengen Icip-Icip!
Ditegaskan Muhsin, akar permasalahan sesungguhnya bukan semata aktivitas usaha, melainkan program kehutanan sosial yang digagas sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada periode sebelumnya. Program ini membagi 600 hektar lahan hutan kepada 75 penerima untuk jangka waktu 35 tahun.
"Alih-alih menjadi solusi pelestarian lingkungan, kebijakan tersebut justru melemahkan fungsi ekosistem, terjadi deforasti, hilangnya vegetasi dan kerentanan terhadap erosi," kata dia.
Baca Juga: Nongkrong Jadi Lebih Asyik di Kopi Ngeriung Bogor, Nikmati Suasana Adem dengan Pemandangan Gunung
Kemudian, Muhsin melanjutkan, kondisi di lapangan minim pengawasan. Penerima lahan mengubah fungsi kawasan hutan tanpa prinsip berkelanjutan.
Masyarakat Bogor Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan desak Presiden Prabowo Subianto.
"Situasi ini menciptakab konflik sosial, pencabutan izin usaha dijadikan solusi instan. Padahal menimbulkan pengangguran massal dan krisis ekonomi lokal," jelasnya.