Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

Diki Wahyudi, Radar Depok

- Senin, 22 Januari 2024 | 18:53 WIB

Keterangan pers soal penerimaan APBN tahun 2023.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2 persen dari APBN 2023), atau meningkat 3,1 persen dari realisasi tahun 2022.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47% atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 25,91% atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan Pemilu tahun 2024 pada KPU. Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar 4,22 miliar.

Realisasi Belanja Pegawai sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48 persen dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta penurunanTunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada beberapa K/L.

Realisasi Belanja Modal s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Irigasi, Jaringan, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,01 triliun.

Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial hingga 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06 persen dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh dilakukannya pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan.

Selain itu, kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari Pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1% dibandingkan pada tahun 2022.

Kinerja TKD yang menguat dipengaruhi oleh Penyaluran DAU yang meningkat seiring peningkatan Pagu DAU TA 2023 dibanding TA 2022; (b) DAK Non Fisik karena optimalnya penyaluran BOSP dan BOK, Peningkatan penyaluran Dana Desa.

Sedangkan, penurunan terjadi pada komponen DBH dan DAK Fisik yang memiliki pagu TA 2023 lebih rendah dibanding pagu DBH dan DAK Fisik TA 2022, Penyaluran Dana Insentif Fiskal TA 2023 juga diberikan secara selektif hanya kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam dalam penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9 persen).

Terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,50 persen dari tahun 2022 yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, terdapat fenomena ekonomi dan daya beli yang melemah berpengaruh terhadap kredit yang ikut melemah termasuk menurunnya jumlah wirausahawan baru serta imbas dari kenaikan suku bunga acuan BI.

Pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan KUR karena terganjal persyaratan rekam jejak serta asesmen kelayakan calon debitur, yaitu belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, perubahan suku bunga berjenjang menyebabkan perubahan pada sistem perbankan yang membutuhkan waktu.

Selanjutnya perubahan pasar yang mengarah ke digitalisasi, persaingan usaha menjadi lebih ketat; (e) Eskalasi kenaikan sektor bisnis KUR terutama skema super mikro relatif tertahan karena pasarnya terbatas dan pelaku usaha enggan naik kelas.