Dua Tahun Angka Kemiskinan Depok Turun, Kini Terendah Keempat Se-Indonesia

Baca Juga: Puncak Peringatan HBI ke 74, Imigrasi Depok Kenalkan Golden Visa

Lebih lanjut, jelas Agus Marzuki Prihantoro, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok dipengaruhi status sebagai kota penyangga Ibukota Negara yang didominasi sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, industri pengolahan, dan real estate.

"Berbagai pembatasan kegiatan akibat penyebaran Covid19 pada Tahun 2020-2022 tentunya berdampak pada berbagai sektor usaha tersebut di Kota Depok. Secara umum, persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan provinsi Jawa Barat dan nasional," beber Agus Marzuki Prihantoro.

Sebelumnya, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menerangkan, angka kemiskinan turun menjadi 2,38 persen yang membuat Kota Depok naik peringkat jadi ke empat nasional angka kemiskinan terendah atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 2,53 persen.

Baca Juga: Fakta Kebakaran di Belakang SDN Pondok Cina 1 Depok : Kerugian Capai Ratusan Juta Hingga Alquran Tetap Utuh Usai Terbakar

"Pengukuran angka kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan," ujar Imam Budi Hartono, beberapa waktu lalu.

Imam Budi Hartono menjelaskan, data tersebut memungkinkan evaluasi bagi kebijakan pemerintah. Dengan melihat perbandingan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta penentuan target penduduk miskin.

"Penduduk miskin dihitung dari rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan atau GK. Dalam hal ini, merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan atau GKM dan Garis Kemiskinan Non Makanan atau GKNM," ucap Imam Budi Hartono.

Baca Juga: DPUPR Depok kolaborasi sama Bro Ron Tuntaskan Saluran Jembatan GDC, Begini Caranya

Lebih lanjut, terang Imam Budi Hartono, GKM mencakup 52 jenis komoditi makanan, dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Adapun, BPS Kota Depok  menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach dalam mengukur kemiskinan.

"Seperti padi padian, umbi umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang kacangan, buah buahan, minyak, dan lemak. Sedangkan, GKNM mencakup kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan," beber Imam Budi Hartono.

Imam Budi Hartono menambahkan, Badan Pusat Statistik  atau BPS  menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach dalam mengukur kemiskinan.

Baca Juga: Pemerintah Depok Tambah Stok 4,2 Ton Stok Beras, Segini Anggaran yang Digelontorkan

"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," tandas Imam Budi Hartono.***

Tentang Angka Kemiskinan di Depok