Senin, 22 Desember 2025

Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Tampung Hasil Usulan Reses saat Sidang Paripurna

- Jumat, 23 Februari 2024 | 07:45 WIB
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono memberikan pandangan pada Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (22/2). (ANDIKA EKA/RADAR DEPOK)
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono memberikan pandangan pada Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (22/2). (ANDIKA EKA/RADAR DEPOK)

RADARDEPOK.COM – Anggota Dewan DPRD Kota Depok dari tiap fraksi sudah melaporkan hasil reses masa sidang pertama tahun sidang 2024, saat Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (22/2).

Tak lupa rapat Paripurna DPRD Kota Depok juga sekaligus menyampaikan rencana kerja DPRD Kota Depok tahun 2025. Dari seluruh hasil reses, anggota DPRD menyoroti berbagai aspek kemasyarakatan, mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, hingga pendidikan dan infrastruktur.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 tahun 2018, Tentang peraturan Tata Tertib DPRD, pada pasal 111 ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Ajak Siswa Pelatihan Bahasa Jepang, Sisa 73 Orang Lagi Nih

Laporan hasil reses tersebut, diawali dengan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dbacakan Imam Musanto yang menyampaikan, berbagai macam pembangunan infrastruktur yang masih menjadi usulan paling banyak.

“Perbaikan jalan, normaliasi saluran, dan turap harus tetap dilanjutkan,” ujar dia saat pemaparan hasil reses pada Sidang Paripurna.

Selain itu, upaya mengatasi permasalahan kemacetan dengan berbagai pendekatan infrastruktur, dengan pelebaran jalan dan rekayasa moda transportasi, maupun rekayasa lalu lintas di Kota Depok.

Baca Juga: Depok Uji Coba Deteksi Gempa, Ini Hasilnya

“Ini harus terus diupayakan, seperti halnya penanganan potensi banjir, yang harus dimulai dari pengelolaan sampah TPS. Hingga pembangunan sumur resapan untuk penanganan jangka panjang,” ucap dia.

Imam Musano juga menyoroti terkait kurangnya sosialiasi layanan kesehatan yang berbasis KPT berbasis UHC.

Dalam Hal ini, camat, lurah, puskesmas dan posyandu harus bisa menyampaikan prosedur terkait hal tersebut. “Program ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap dia.

Baca Juga: Dipakai Perosotan, DPUPR Depok Rombak Jalur Disabilitas JPO Taman Secawan

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, akan menindaklanjuti laporan hasil reses para anggota dewan DPRD Kota Depok dari masing-masing fraksi.

“Kami tentu memahami, reses merupakan bagian dari demokrasi pemerintahan yang mewujudkan desentraliasi. Sehingga, kami yakin hasil reses akan memberikan kontribusi positif pada kinerja DPRD Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok,” kata dia.

Imam Budi Hartono mengatakan, saran dan masukan akan ditampung untuk menetapkan kemungkinan tindak lanjut kedepan menjadikan skala prioritas, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X