Walikota Depok: Pelayanan Publik Jadi Komponen Penting Pemerintah

RADARDEPOK.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengadakan Gebyar Pelayanan Prima atas apresiasi kinerja para instansi pemerintah dalam melayani masyarakat di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jakarta.

Turut pula hadir Walikota Depok, Mohamad Idris sebagai salah satu kepala daerah yang diundang pada acara tersebut.

Walikota Depok, Mohamad Idris mengungkapkan, pentingnya memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik.

Baca Juga: KFD Jadi Tempat Pertumbuhan Ekonomi di Depok

"Kita sekarang sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai satu Dibaleka II, jadi sangat efektif dan efisien untuk masyarakat. Mulai dari tempatnya yang strategis hingga kemudahannya," kata Mohamad Idris.

Reformasi birokrasi memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan fokus pada peningkatan integritas aparatur, reformasi ini bertujuan untuk membentuk pegawai negeri yang tidak hanya produktif, tetapi juga melayani masyarakat secara prima.

"Ini memberikan dampak nyata kepada masyarakat, sehingga mereka merasakan langsung peran dari pemerintah," tutur Mohamad Idris.

Baca Juga: Bangun 31 Kilometer Drainase, DPUPR Depok Habiskan Rp125 Miliar

Mohamad Idris juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan program-program yang ada.

"Dengan mengedepankan prinsip kerja sama, diharapkan pelayanan kepada masyarakat naik secara signifikan," ungkap Mohamad Idris.

Dia berharap, seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam proses reformasi ini, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua kalangan. "Kami berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang efisien, ramah dan disipilin," kata Mohamad Idris.

Baca Juga: Solidaritas Hakim, Pengadilan Negeri Depok Tunda 32 Sidang

Terpisah, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, MPP telah terbukti membawa dampak positif terhadap kemudahan berusaha.

Inisiatif ini berhasil mempercepat proses pengurusan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan bagi para pelaku usaha. "Kami juga terus mendorong digitalisasi layanan melalui MPP digital," kata Abdullah Azwar Anas.

Atas hasil pengukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional tahun 2023 mencapai skor 3,78 dari skala 5, atau masuk kategori baik.