Kerja KPU Depok Dipertanyakan, KISP : Apa Mereka Peduli dengan Pilkada?

RADARDEPOK.COM–Minimnya sosialisasi yang di lakukan KPU Depok, berbuntut panjang. Sejumlah pihak ikut menyoroti kinerja penyelengara Pilkada Depok dan Jawa Barat (Jabar) tersebut. Tidak adanya aksi dan gembar-gembor pesta demokrasi, dinilai sudah mengkhawatirkan. Target 80 persen dari anggaran Rp74 miliar pun bagai pungguk merindukan bulan.

Baca Juga: Hidden Gem Tempat Makan Depok dengan Nuansa Ala Jogja yang Kental dengan Suasana Nyaman Bak di Rumah Nenek!

Sekjen Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Azka Abdi Amrurobbi menegaskan, KPU Kota Depok harus menggencarkan sosialisasi terkait proses, tahapan, hingga hal bersifat substansial jelang pesta demokrasi nanti. 

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bahwa KPU jangan hanya kerja menjelang Pemilu atau Pilkada," pinta Azka Abdi Amrurobbi saat dikonfirmasi Radar Depok, Senin (7/10).

Azka Abdi Amrurobbi menyarankan, KPU Kota Depok untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan sosialisasi. Hal itu sangat mungkin dilakukan, mengingat adanya kenaikan anggaran dalam Pilkada Depok 2024.

Contohnya, kata Azka Abdi Amrurobbi, KPU Kota Depok menggunakan platform digital seperti Meta, Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya. Sebab, cara itu akan lebih efektif daripada sosialisasi secara door to door.

Baca Juga: Bukan yang Lain! Warga Duren Mekar Cuma Mau Imam Budi Hartono jadi Walikota Depok : Dengar Aspirasi, Atasi Masalah Kali Angke

"KPU Depok tidak boleh selalu beralasan waktunya mepet, timnya sedikit, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan digital leadership atau kepemimpinan digital," ujar Azka Abdi Amrurobbi.

Apalagi, jelas Azka Abdi Amrurobbi, Kota Depok merupakan daerah urban yang termasuk modern, seharusnya hal itu dibarengi dengan kemudahan akses informasi.

"KPU Kota Depok bisa saja mungkin hanya kerja menjelang Pilkada seperti itu. Harusnya masyarakat itu sudah paham Pilkada itu 27 November. Minimal hari pencoblosan saja harus sudah paham. Kalau hari pencoblosan saja tidak tahu berarti harus dipertanyakan," beber Azka Abdi Amrurobbi.

Soal kenaikan anggaran hampir Rp10 miliar, ungkap Azka Abdi Amrurobbi, seharusnya KPU Kota Depok mengalokasikan anggaran khusus sosialisasi, sehingga target partisipasi pemilih sebesar 80 persen dapat tercapai.

"Minimal, akun pribadi komisoner memposting tahapan tahapan Pilkada. Jadi tidak hanya masyarakat diberikan informasi melalui akun resmi KPU Depok maupun Bawaslu, inilah yang perlu dipertanyakan, apakah mereka peduli dengan Pilkada ini," papar Azka Abdi Amrurobbi.

Baca Juga: DMI Depok Tegaskan Bersikap Netral di Pilkada Serentak 2024

Selanjutnya, tutur Azka Abdi Amrurobbi, KPU Kota Depok masih memiliki tugas berat untuk menggencarkan sosialisasi secara masif. Mengingat, kegiatan sosialiasi yang dilakukan baru sekitar 50 persen.

"KPU Depok harus mati matian, kalau baru 50 persen, berarti masih ada 50 persen lagi yang belum dilakukan, atau bahkan ketidakterlaksanaan sosialisasi ini juga perlu diperhatikan KPU dan Bawaslu, karena berdampak pada partisipasi," tandas Azka Abdi Amrurobbi.