Kecamatan Tapos Depok Genjot Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, Sampai Sampai Dibahas Dalam Musrenbang 2026

RADARDEPOK.COM-Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Tapos, Kota Depok menjadi topik utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapos yang dilaksanakan di aula kecamatan, Kamis (20/2).

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, IPM Kecamatan Tapos saat ini berada di peringkat ke 10 dari 11 kecamatan di Kota Depok dengan angka 83,4 persen.

Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam musrenbang, dengan tujuan merencanakan program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Camat Tapos, Suhendar menjelaskan, Musrenbang merupakan bagian dari amanat undang-undang yang bertujuan untuk menyepakati rencana pembangunan prioritas di tingkat kecamatan.

“Melalui berbagai program yang dirancang, baik di bidang pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur, IPM Kecamatan Tapos bisa meningkat,” jelas Suhendar kepada Radar Depok (20/2).

Menurut Suhendar, perlunya langkah strategis untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tapos seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Baca Juga: Tengok Aksi Suhanda, Warga Tapos Depok yang Menfaatkan Maggot untuk Mengurai Sampah : dapat Dukungan PT Karabha Digdaya

“Dari sektor pendidikan perlunya untuk memperbanyak sarana dan prasarana sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Suhendar.

Selain itu, kata Suhendar, Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Leuwinanggung menjadi perhatian pada sektor kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius.

“Kelurahan Leuwinanggung yang belum memiliki puskesmas, sementara Kelurahan Cilangkap dengan puskesmas yang perlu di rehabilitasi aga pelayanan kesehatan di Kecamatan Tapos semakin maksimal,” kata Suhendar.

Lebih lanjut, Suhendar menuturkan, pada sektor ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi prioritas. Perlunya kerjasama pemerintah dengan BUMN dan swasta.

“Saya berharap ada langkah konkret dari pemerintah, baik melalui kegiatan APBD maupun kegiatan CSR untuk bagaimana bisa lebih menggairahkan para pelaku UMKM ini. Agar bisa berusaha baik dari segi bantuan permodalan, sarana-prasarana maupun dari akses pemasaran,” tutur Suhendar.

Suhendar menerangkan, masih banyaknya usulan warga mengenai infrastruktur yang diambil dari dana kelurahan berbasis RW Rp 300 juta.

Baca Juga: Sindikat Curanmor di Tapos Depok Tertangkap

“Kalau saya lihat perbandingannya hampir 60:40 dibandingkan infrastruktur 60, kegiatan pemberdayaannya 40. Masih berkisar kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur seperti drainase, jalan, paving block,” terang Suhendar.