RADARDEPOK.COM – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Depok menyoroti alokasi anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, yang dinilai tak wajar dan mengundang unsur pemborosan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), GP Ansor Kota Depok mendapati sejumlah paket pengadaan yang nilainya sangat tinggi. Namun, paket pengadaan ini tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar di lapangan.
Menurut Ketua GP Ansor Kota Depok, HM Kahfi, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa itu harus sebanding dengan kondisi nyata di sekolah.
Baca Juga: Masih Berani Buang Sampah di Kali! Awas DPUPR Sudah Pasang CCTV di Kali Balaikota Depok
“Kami menemukan adanya paket pengadaan barang. Seperti alat tulis dengan nilai yang mencapai ratusan juta hingga miliaran. Kami mempertanyakan kewajaran dana yang dikeluarkan, mengingat barang-barang tersebut tergolong sederhana dan seharusnya tidak memerlukan anggaran sebesar," kata HM Kahfi, Kamis (13/3).
Selain itu, sambung HM Kahfi, GP Ansor Depok juga mengkritik adanya paket kegiatan yang memiliki deskripsi umum dan tidak spesifik.
Menurut dia, kurangnya rincian mengenai jumlah unit, spesifikasi barang serta harga satuan, membuka peluang untuk terjadinya mark up harga dan pemborosan anggaran.
Baca Juga: Sebelum Gubernur Dedi Mulyadi Datang ke Depok Kali Balaikota Sudah Dibersihkan, Ini Faktanya!
“Ketidakjelasan detail dalam paket pengadaan ini, sangat berpotensi menimbulkan duplikasi dan inefisiensi. Seharusnya, Disdik memberikan penjelasan yang terperinci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” kata HM Kahfi.
Sementara itu Wakil Bendahara GP Ansor Kota Depok, Rabani Razak mengatakan, telah mencatat sebagian besar pos pengadaan yang besar. Namun nilainya tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak di sekolah.
Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang-barang yang tidak urgen dianggap kurang tepat sasaran.
Apalagi saat ini sedang banyaknya sekolah di Depok yang masih menghadapi kekurangan ruang kelas, fasilitas perpustakaan, dan sarana sanitasi yang layak.
“Kami melihat adanya ketimpangan antara besaran anggaran dan kondisi sekolah di lapangan. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas dasar malah dialokasikan pada item-item yang tidak mendesak,” tutur Rabani Razak.
Selain mempertanyakan nilai anggaran, GP Ansor Kota Depok juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan.
Artikel Terkait
Dinilai Tidak Terlalu Penting, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bilang Gini Soal Papan Tulis Interaksi di Depok
Dikit Lagi Radardepok.com Terverifikasi Dewan Pers
Wow! Harga Minyakita di Depok di Atas HET Masih Beredar
Walikota Depok Supian Suri Bentuk Tim Monitor Banjir, Ada Sampah Langsung Angkut!
Walikota Depok Supian Suri Angkut Sampah, Kasatpol PP Salut
Pemkot Depok Evaluasi Papan Tulis Interaktif yang Disentil Gubernur Dedi Mulyadi
Cair Pekan Depan! THR 6.900 ASN Depok Rp67,3 Miliar, Anggaran Naik Rp5 Miliar