GP Ansor Depok Sebut Alokasi Anggaran Disdik Boros

Dia juga mendesak agar Disdik Kota Depok segera menjelaskan mekanisme lelang, penunjukan penyedia, dan metode e-purchasing yang digunakan.

“Transparansi dalam pengadaan sangat penting. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko besar terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Kami juga mendesak DPRD Kota Depok untuk aktif mengawasi, agar anggaran pendidikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran,” tegas Fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok itu.

Baca Juga: Korban Kapolres Ngada Tiga Bocah Perempuan, Kasus Kekerasan Seksual, Dilaporkan Kepolisian Australia

Kritik ini datang sebagai respon atas temuan data dari SIRUP, yang menunjukkan adanya paket pengadaan dengan nilai tinggi, yang seharusnya dapat menunjang perbaikan fasilitas sekolah.

GP Ansor Depok berharap, dengan adanya penjelasan dan transparan dari Disdik, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti alokasi dan penggunaan dana tersebut.

Dia menekankan, bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar memberikan dampak positif, bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Depok.

Baca Juga: Awas Salah Beli! Minyakita Peracik di Depok Beredar di Jabodetabek, Tersebar Sejak Februari 2025

“Kewajaran dan transparansi penggunaan anggaran merupakan hak setiap warga. Kami berharap, melalui pengawasan bersama, anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata di Depok,” tandas Rabani Razak.***