Setda Kota Depok Bahas Enam Isu Strategis, Salah satunya Evaluasi Pelayanan Publik

RADARDEPOK.COM - Sejumlah isu strategis dibahas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok dalam Forum Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 di Balaikota Depok, Senin (27/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri mengatakan, enam isu strategis yang dirumuskan antara lain peningkatan sinergitas perumusan kebijakan, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, peningkatan evaluasi pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Alhamdulillah, 1.682 Jemaah Calon Haji Depok Berangkat Mei 

"Alhamdulillah, kita tadi sudah berdiskusi dalam Sekretariat Daerah Kota Depok untuk pembangunan tahun 2024, kita menerima masukan dari semua stakeholder. Berharap ini menjadi pelengkap rencana kegiatan kita di tahun depan," kata dia.

Supian mengingatkan, pemenang dalam pengadaan barang dan jasa untuk menjaga kualitas yang dihasilkan serta memenuhi spesifikasi yang menjadi pertanggungjawaban proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

"Sebagaimana kita ketahui, salah satu proses yang sangat tidak bisa dihindari dari proses penyelenggaraan pemerintahan adalah proses pengadaan barang dan jasa," tutur dia.

Baca Juga: Hunian Jepang di Depok Diminta Wajib Bangun Turap Keliling, Ini Alasannya 

Selanjutnya, Supian Suri mengatakan, terdapat beberapa rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2024 yang telah disiapkan.

Contohnya, beber dia, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi penggantian lift gedung, peremajaan kendaraan operasional, pembuatan video selayang pandang Kota Depok, bimbingan teknis (bimtek) Master of Ceremony dan keprotokolan serta bimtek pelayanan publik.

"Kemudian, untuk program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi bimtek penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan, pemutakhiran pendataan rumah ibadah, juknis dan evaluasi kegiatan pembimbing rohani, bantuan hukum masyarakat miskin, kegiatan para legal di kelurahan dan kemitraan dengan lembaga hukum," papar Supian.

Baca Juga: Pengalaman Walikota Depok Mohammad Idris Saat Umrah : Perjalanan Marhamah Mengalap Berkah

Selain itu, urai Supian, program perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian, bimtek dan monev dana kelurahan, reward untuk dana kelurahan dan kelompok masyarakat terbaik, digitalisasi pengadaan.

"Coaching clinic dan clearing house penyelesaian masalah pengadaan barang atau jasa di lingkup perangkat daerah," tutup dia. (ger/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly