Revitalisasi Situ Jatijajar Depok Rampung Agustus, Segini Biayanya

RADARDEPOK.COM - Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) bersama bersama Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jabar meninjau revitalisasi Situ Jatijajar, Kecamatan Tapos, Senin (12/6).

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad menjelaskan, ini merupakan kunjungan pada proyek APBD 2023 yang menggelontorkan anggaran senilai Rp2,7 miliar.

Baca Juga: Kaesang Nyatakan Siap Maju di Pilkada Depok, Begini Respon PKS

“Saya memang Dapil disini, yang memang konsen terhadap situ di Kota Depok,” ucap Hasbullah Rahmad kepada Harian Radar Depok, Senin (12/6)

Revitalisasi Situ Jatijajar bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi, kebudayaan dan melestarikan keberadaan situ di Kota Depok. Namun, pengelolaannya harus baik dari pemerintah.

Baca Juga: Rienova Serry Donie : Waktunya Tongkat Komando Indonesia ke Tangan Prabowo Subianto

"Karena fungsi utama situ ialah tempat tandon air, tidak boleh ada pendangkalan dan yang paling penting tidak ada okupasi (lahan). Jika tiap tahun ada okupasi, maka luas situ akan terus berkurang," ujar Hasbullah Rahmad.

Menurut Hasbullah Rahmad, potensi Situ Jatijajar yang cukup lengkap, bisa dijadikan salah satu destinasi wisata dan dan cagar budaya di Kota Depok.

“Saya pikir ini sudah paket lengkap yang harus kami promosikan juga kepada masyarakat luas,” kata Hasbullah Rahmad.

Baca Juga: Akhir Juni, Setiap Perangkat Daerah di Depok Wajib Serap APBD 50 Persen

Nantinya, dalam kepengurusan Situ Jatijajar akan dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pemprov Jabar agar bisa mengelola oprasional.

“Ini kalau sudah dibangun harus dipelihara dan harus ada yang menjaga, Saya kira Pemprov bisa berkolaborasi dengan pokdarwis setempat,” ucap Hasbullah Rahmad.

Baca Juga: Wujudkan KLA, Cilangkap Depok Kuatkan Aktivis PATBM

Hasbullah Rahmad mengatakan, Situ Jatijajar bisa menjadi ruang terbuka publik yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, sehingga penataan situ yang harus dijaga agar masyarakat datang tanpa harus membayar.

“Jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga, karena itu jatuhnya sudah provit dan menyulitkan masyarakat,” ungkap Hasbullah Rahmad.